Suara.com - Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Julius Ibrani menilai pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang menyebutkan jika negara ini tidak ingin terbakar oleh amarah para penuntut keadilan, calon gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) harus diproses secara hukum agar jangan sampai Ahok dianggap kebal hukum, salah kaprah dan bermuatan politis.
"Kalau (SBY) bilang Ahok kebal hukum, salah besar," kata Julius di kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (3/11/2016).
Menurut Julius, Ahok merupakan tokoh yang kooperatif dengan penegakan hukum.
"Faktanya Ahok sudah dipanggil KPK empat kali, BAP-nya sudah dibawa ke pengadilan. Keterangan dia sudah diambil di pengadilan juga. Artinya dia sudah tersentuh hukum," katanya.
Kasus hukum yang dimaksud Yudhoyono adalah kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan ormas Islam kepada Ahok menjelang pilkada Jakarta.
Sebaliknya, Julius mempertanyakan keberanian Yudhoyono ketika menjadi Presiden dalam menindaktegas orang yang diduga terlibat dalam pembunuhan Munir.
Yudhoyono selama memimpin Indonesia dua periode, katanya, tidak pernay menyentuh mantan Kepala Badan Intelijen Negara Abdullah Makhmud Hendropriyono.
"Contohnya adalah Abdullah Makhmud Hendropriyono. Itu yang harus dia (SBY) bilang tidak tersentuh oleh hukum. Kenapa? Karena dipanggil tidak mau, diperiksa tidak mau. Harusnya komentar itu," kata Julius.
Julius mengatakan seharusnya Yudhoyono bertindak seperti seorang negarawan dengan tidak mengintervensi aparat penegak hukum dalam kasus Ahok.
"Bukan menciptakam opini publik bahwa Ahok tidak tersentuh hukum. Seperti kami sendiri, YLBHI, karena terakit reklamasi dan nelayan adalah klien kami. Siapa pun yang terlibat, maka kami terus dorong KPK, bukan dalam ranah politik seperti ini," kata Julius.
TERPOPULER
