Infografis
Suara.com - Gubernur Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyayangkan sikap Pelaksana Tugas Gubernur Jakarta Sumarsono kembali menganggarkan dana hibah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke Badan Musyawarah Betawi.
Atas persetujuan Sumarsono, Bamus DKI mendapat bibah Rp2,5 miliar pada APBD-Perubahan DKI Jakarta tahun 2016 dan menganggarkan Rp5 miliar pada APBD DKI Jakarta 2017.
"Saya berpikir, kita nggak mau lagi menghibah banyak uang untuk ormas-ormas. Kita mulai ke depan mengarahkan ke pendidikan, kesehatan, usaha," ujar Ahok di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (23/11/2016).
Diketahui, Ahok masih tetap pada pendiriannya tak akan memberikam bantuan hibah ke ormas, termasuk Bamus Betawi.
Ahok mencontohkan, jika Bamus Betawi tak lagi mendapatkan bantuan hibah, mereka masih tetap bisa mengadakan acara, salah satunya dengan menggandeng sponsor.
"Misal anda mau bikin Lebaran Betawi. Lebaran Betawi ya cari sponsor. Misal seperti itu. Tapi itu sistem yang akan mita perbaiki ke depan," ucap Ahok
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengatakan, sejak jabatannya digantikan, Sumarsono memang sudah mengutak atik kebijakan umum anggaran dan prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS), sehingga usulan hibah ke Bamus Betawi masih dianggarkan di tahun depan.
"Kalau KUA-PPAS kan memang dibongkar habis Plt, yang saya susun dibongkar habis, disusun ulang dengan struktur yang baru," kata Ahok.
Saat ini Ahok tengah menunggu analisa dari Mahkamah Konstitusi, sebab Ahok tak yakin Plt dapat menyusun KUA-PPAS.
"Boleh nggak Plt sebenarnya menyusun KUA-PPAS APBD, karena menurut saya berdasarkan UUD 45 nggak boleh," ucapnya.
