Kepala Penerangan Komando Daerah Militer III Siliwangi Kolonel Arh M. Desi Arianto menegaskan pelatihan bela negara yang diselenggarakan Komando Distrik Militer Lebak, Banten, pada 5-6 Januari 2017, yang melibatkan peserta dari anggota Front Pembela Islam, menyalahi peraturan. Akibat kelalaian menaati aturan, Dandim Lebak dicopot.
"Pangdam III Siliwangi memutuskan untuk memberikan sanksi kepada Dandim Lebak yaitu dicopot dari jabatannya dan segera digantikan oleh pejabat yang baru," kata Desi Ariyanto kepada wartawan, Minggu (8/1/2017).
"Pangdam III Siliwangi memutuskan untuk memberikan sanksi kepada Dandim Lebak yaitu dicopot dari jabatannya dan segera digantikan oleh pejabat yang baru," kata Desi Ariyanto kepada wartawan, Minggu (8/1/2017).
Desi Ariyanto menjelaskan kelalaian yang dilakukan Dandim Lebak yaitu tidak melaporkan kegiatan bela negara tersebut kepada atasan.
"Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh Kodam III/Siliwangi terhadap Dandim Lebak, ditemukan kesalahan prosedur yaitu Dandim tidak berlapor terlebih dahulu baik kepada Danrem maupun Pangdam III/Siliwangi sebelum menyelenggarakan kegiatan Bela Negara tersebut," kata dia.
Desi Ariyanto menegaskan latihan tersebut bukan latihan militer sebagaimana isu yang berkembang di media sosial.
"Bersama ini perlu disampaikan bahwa seluruh kegiatan latihan tersebut bukanlah latihan militer, tetapi latihan bela negara," katanya
Desi Ariyanto mengatakan pelatihan bela negara bertujuan untuk memupuk kecintaan masyarakat kepada negara dan bangsa.
"Dari itu semua perlu kiranya masyarakat pahami bahwa tujuan dari kegiatan bela negara pada dasarnya adalah untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kepada bangsa dan negara," kata dia.
Sebelumnya, Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan pengakuan Desi Ariyanto tentang pelatihan bela negara kepada sejumlah anggota FPI di wilayah Lebak mempertegas sejumlah kritik terhadap Kemenhan RI dan TNI tentang program bela negara yang absurd.
"Bagaimana mungkin organisasi semacam FPI, yang antikemajemukan dan memiliki daya rusak serius, menjadi partner kerja TNI dalam membela negara," kata Hendardi melalui pernyataan tertulis kepada Suara.com.
Hendardi mengatakan pendidikan bela negara tanpa konsep dan pendekatan yang jelas hanya akan melahirkan milisi sipil yang merasa naik kelas karena dekat dengan TNI.
"Kita masih ingat ketika Ketua Badan Restorasi Gambut Nazir Fuad diusir dari kawasan konsesi hutan milik PT. RAPP, Riau, pada September 2016. Alumni bela negara dengan pongah justru menjadi centeng perusahaan dan menentang kinerja aparatur negara, dengan mengusir Nazir dari areal hutan," kata dia.
"Bagaimana mungkin organisasi semacam FPI, yang antikemajemukan dan memiliki daya rusak serius, menjadi partner kerja TNI dalam membela negara," kata Hendardi melalui pernyataan tertulis kepada Suara.com.
Hendardi mengatakan pendidikan bela negara tanpa konsep dan pendekatan yang jelas hanya akan melahirkan milisi sipil yang merasa naik kelas karena dekat dengan TNI.
"Kita masih ingat ketika Ketua Badan Restorasi Gambut Nazir Fuad diusir dari kawasan konsesi hutan milik PT. RAPP, Riau, pada September 2016. Alumni bela negara dengan pongah justru menjadi centeng perusahaan dan menentang kinerja aparatur negara, dengan mengusir Nazir dari areal hutan," kata dia.
