Demokrat Ingin Pesan SBY Sampai ke Jokowi

Pebriansyah Ariefana, Bagus Santosa

Senin, 06 Februari 2017 | 15:22 WIB
Demokrat Ingin Pesan SBY Sampai ke Jokowi
Presiden Republik Indonesia Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono memberikan keterangan pers di Wisma Proklamasi, Jakarta, Rabu (1/2). [suara.com/Kurniawan Mas'ud}

Suara.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat ‎Didik Mukrianto‎ mengatakan partainya tidak mempermasalahkan surat-menyurat dalam upaya pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Joko Widodo.

‎Yang terpenting, katanya, pertemuan itu bisa berlangsung dengan agenda membicarakan persoalan pengelolaan bangsa secara bersama. Sebab, dalam mengelola bangsa tidak bisa sendirian dan seorang tokoh saja.‎

"Kita belum verifikasi ke DPP (soal surat). Tapi tentu yang kami lihat bukan substansi surat itu, tapi bagaimana pesan yang disampaikan oleh negarawan kita, Pak SBY, bahwa semangatnya adalah mengelola bangsa ini untuk bersama, mengelola bangsa ini tidak hanya bisa dijalankan sendiri," ‎kata Didik di DPR, Jakarta, Senin (6/2/2017).

Dia menambahkan, Yudhoyono juga tidak akan mengintervensi pemerintah soal agenda pertemuan bertemuan ini. Menurutnya, pertemuan tersebut di luar kewenangan SBY sebagai masyarakat biasa.‎
‎‎
"Kita tidak ingin mengintervensi ataupun mencampuri urusan yang menjadi urusan pemerintah, karena ini tentu juga bukan kewenangan dari pak SBY. Tapi sebagai warga negara dan mantan birokrat ataupun mantan presiden, tentu semangat beliau ini yang kita tangkap bahwa pentingnya membangun kebersamaan dan membangun partisipasi publik dalam mengelola dan memimpin bangsa ini," kata Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat ini.‎

‎Karenanya, dia berharap tidak hanya Yudhoyono saja yang bisa melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi. Namun, seluruh komponen bangsa, serta tokoh-tokoh bangsa lain, yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi untuk membangun bangsa ini.

"Tentu Pak Jokowi yang mengetahui itu (tokoh-tokoh itu) dan Pak Jokowi lah yang bisa menentukan itu secara utuh," kata dia.‎

‎Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, mengungkapkan soal pertemuan Joko Widodo dengan sejumlah mantan Presiden dan Wakil Presiden, di antaranya BJ Habibie dan Try Sutrisno. Pratikno menegaskan, pertemuan itu dilakukan atas permintaan tokoh tersebut.‎

"Beliau-beliau yang mengajukan, yang meminta waktu untuk audiensi. Tentu saja, Presiden sangat gembira menerima masukan," kata Pratikno, di kantornya, Jakarta, Kamis (19/1/2017).

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Analisa Tujuan SBY 'Goreng' Isu Penyadapan

Analisa Tujuan SBY 'Goreng' Isu Penyadapan

News | Senin, 06 Februari 2017 | 14:01 WIB

Luhut Prediksi SBY Tidak Disadap

Luhut Prediksi SBY Tidak Disadap

News | Minggu, 05 Februari 2017 | 16:21 WIB

Golkar Nilai Usulan Hak Angket Penyadapan SBY Lemah

Golkar Nilai Usulan Hak Angket Penyadapan SBY Lemah

News | Minggu, 05 Februari 2017 | 14:47 WIB

Begini Respon Demokrat saat Jokowi Beri Lampu Hijau Ketemu SBY

Begini Respon Demokrat saat Jokowi Beri Lampu Hijau Ketemu SBY

News | Sabtu, 04 Februari 2017 | 15:52 WIB

Jika Sadapan Tak Terbukti, Pengacara Ahok akan Laporkan SBY

Jika Sadapan Tak Terbukti, Pengacara Ahok akan Laporkan SBY

News | Sabtu, 04 Februari 2017 | 10:48 WIB

Partai Koalisi Pemerintah Siap Hadapi Hak Angket Demokrat

Partai Koalisi Pemerintah Siap Hadapi Hak Angket Demokrat

News | Jum'at, 03 Februari 2017 | 16:25 WIB

Soal SBY, Anies Baswedan Kasih 'Kuliah' Penyadapan

Soal SBY, Anies Baswedan Kasih 'Kuliah' Penyadapan

News | Jum'at, 03 Februari 2017 | 16:04 WIB

Soal Penyadapan SBY, DPR Nilai Belum Perlu Konfirmasi ke BIN

Soal Penyadapan SBY, DPR Nilai Belum Perlu Konfirmasi ke BIN

News | Jum'at, 03 Februari 2017 | 14:52 WIB

SBY Diduga Disadap, Polisi: Kami Akan Pelajari

SBY Diduga Disadap, Polisi: Kami Akan Pelajari

News | Jum'at, 03 Februari 2017 | 14:34 WIB

Tanggapan Menkopolhukam soal Luhut Bertemu Ma'ruf Amin

Tanggapan Menkopolhukam soal Luhut Bertemu Ma'ruf Amin

News | Kamis, 02 Februari 2017 | 16:27 WIB

Terkini

Surya Paloh Desak RUU Pemilu Dikebut: Jangan Tunggu Sampai Tahun Depan

Surya Paloh Desak RUU Pemilu Dikebut: Jangan Tunggu Sampai Tahun Depan

News | Sabtu, 19 September 2026 | 23:45 WIB

Emil Audero Jadi Penyelamat Rayo Vallecano, 2 Kali Gagalkan Peluang Emas Osasuna

Emil Audero Jadi Penyelamat Rayo Vallecano, 2 Kali Gagalkan Peluang Emas Osasuna

Bola | Sabtu, 19 September 2026 | 23:10 WIB

Korban Keracunan MBG Jadi Bahan Candaan, Pegawai SPPG Bantul Dipanggil BGN

Korban Keracunan MBG Jadi Bahan Candaan, Pegawai SPPG Bantul Dipanggil BGN

News | Sabtu, 19 September 2026 | 23:00 WIB

Jateng Tembus 3 Besar Era Luthfi, Dubai Siapkan Rp5 T untuk Kilang Jepara, GSI: Ramah Investasi

Jateng Tembus 3 Besar Era Luthfi, Dubai Siapkan Rp5 T untuk Kilang Jepara, GSI: Ramah Investasi

Jawa Tengah | Sabtu, 19 September 2026 | 22:38 WIB

Penipu Catut Nama Orderkuota, Sebar CS Palsu Lewat Google

Penipu Catut Nama Orderkuota, Sebar CS Palsu Lewat Google

Bisnis | Sabtu, 19 September 2026 | 22:38 WIB

Kronologis WNI Terancam Hukuman Mati di Malaysia: Negatif Narkoba, Tidak Punya Riwayat Kejahatan

Kronologis WNI Terancam Hukuman Mati di Malaysia: Negatif Narkoba, Tidak Punya Riwayat Kejahatan

News | Sabtu, 19 September 2026 | 22:35 WIB

Buntut Presidential Threshold Dihapus, Surya Paloh Cium Wacana Syarat Capres Minimal Dukungan 2 Frak

Buntut Presidential Threshold Dihapus, Surya Paloh Cium Wacana Syarat Capres Minimal Dukungan 2 Frak

News | Sabtu, 19 September 2026 | 22:29 WIB

RUU Perampasan Aset Didesak Publik, Surya Paloh Ingatkan Jangan Dipaksakan

RUU Perampasan Aset Didesak Publik, Surya Paloh Ingatkan Jangan Dipaksakan

News | Sabtu, 19 September 2026 | 22:15 WIB

Harga Cabai Naik, Kemarau Panjang dan Jeda Panen Jadi Biang Kerok

Harga Cabai Naik, Kemarau Panjang dan Jeda Panen Jadi Biang Kerok

Bisnis | Sabtu, 19 September 2026 | 22:05 WIB

Surya Paloh Buka-bukaan Soal Parliamentary Threshold 7 Persen: NasDem Rela Tersingkir dari Parlemen

Surya Paloh Buka-bukaan Soal Parliamentary Threshold 7 Persen: NasDem Rela Tersingkir dari Parlemen

News | Sabtu, 19 September 2026 | 21:34 WIB

×