Suara.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Didik Mukrianto mengatakan partainya tidak mempermasalahkan surat-menyurat dalam upaya pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Joko Widodo.
Yang terpenting, katanya, pertemuan itu bisa berlangsung dengan agenda membicarakan persoalan pengelolaan bangsa secara bersama. Sebab, dalam mengelola bangsa tidak bisa sendirian dan seorang tokoh saja.
"Kita belum verifikasi ke DPP (soal surat). Tapi tentu yang kami lihat bukan substansi surat itu, tapi bagaimana pesan yang disampaikan oleh negarawan kita, Pak SBY, bahwa semangatnya adalah mengelola bangsa ini untuk bersama, mengelola bangsa ini tidak hanya bisa dijalankan sendiri," kata Didik di DPR, Jakarta, Senin (6/2/2017).
Dia menambahkan, Yudhoyono juga tidak akan mengintervensi pemerintah soal agenda pertemuan bertemuan ini. Menurutnya, pertemuan tersebut di luar kewenangan SBY sebagai masyarakat biasa.
"Kita tidak ingin mengintervensi ataupun mencampuri urusan yang menjadi urusan pemerintah, karena ini tentu juga bukan kewenangan dari pak SBY. Tapi sebagai warga negara dan mantan birokrat ataupun mantan presiden, tentu semangat beliau ini yang kita tangkap bahwa pentingnya membangun kebersamaan dan membangun partisipasi publik dalam mengelola dan memimpin bangsa ini," kata Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat ini.
Karenanya, dia berharap tidak hanya Yudhoyono saja yang bisa melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi. Namun, seluruh komponen bangsa, serta tokoh-tokoh bangsa lain, yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi untuk membangun bangsa ini.
"Tentu Pak Jokowi yang mengetahui itu (tokoh-tokoh itu) dan Pak Jokowi lah yang bisa menentukan itu secara utuh," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, mengungkapkan soal pertemuan Joko Widodo dengan sejumlah mantan Presiden dan Wakil Presiden, di antaranya BJ Habibie dan Try Sutrisno. Pratikno menegaskan, pertemuan itu dilakukan atas permintaan tokoh tersebut.
"Beliau-beliau yang mengajukan, yang meminta waktu untuk audiensi. Tentu saja, Presiden sangat gembira menerima masukan," kata Pratikno, di kantornya, Jakarta, Kamis (19/1/2017).
