REGIONAL:
Suara.com - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Ma'ruf Amin enggan menanggapi serius aksi demonstrasi sejumlah organisasi Islam yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) pada, Sabtu (11/2/2017).
Dia menuturkan, pihaknya tidak memiliki kaitan dengan aksi tersebut.
"Itu urusannya penyelenggara. Bukan urusan kita," ujar Ma'ruf yang juga Rois Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), usai menyambangi Kantor PWNU DKI Jakarta di Utan Kayu, Selasa (7/2/2017).
Sementara itu, Wakil Ketua Tanfidziah PWNU DKI Jakarta, Munahar Mukhtar mengatakan, pihaknya menunggu arahan dan para ulama NU terkait aksi Sabtu nanti.
"Kita sesuai arahan Rais Syuriah dan Rais Aam. Apa yang disampaikan tadi kita manut. Kita patuh dan kita ikuti, "paparnya.
Seperti diketahui, FPI dan ormas di bawah naungan GNPF MUI berencana melakukan aksi pada Sabtu nanti atau tepat di hari terakhir masa kampanye Pilkada DKI Jakarta.
Sekjen Dewan Syuro Front Pembela Islam DKI Jakarta, Novel Chaidir Hasan Bamukmin mengatakan aksi 11 Februari bertujuan untuk mengingatkan kembali pada aksi 4 November dan 2 Desember.
"Kalau yang kemarin kan memang benar-benar membela Al-Quran, ini juga mengingatkan kembali (aksi 4 Desember dan 2 Desember 2016), bahwa Al Maidah 51 itu penting bagi Umat Islam untuk bisa diamalkan," ujar Novel di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Senin (6/2/2017) lalu.
Kasus Al Maidah ayat 51 merupakan kasus yang menjerat calon gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ahok kini menjadi terdakwa kasus dugaan penodaan agama.
Novel mengatakan aksi 11 Februari akan dilakukan dengan damai dengan melakukan long march dari Bundaran Hotel Indonesia ke Monumen Nasional.
"Kalau ini kan hanya sekedar mengingatkan nggak ada aksi gelar sajadah lagi seperti kemarin. Hari Sabtu kita long march dari Bundaran Hotel Indonesia ke Monas untuk sama-sama mengingatkan," kata Novel.
Novel menambahkan, kemungkinan euforia aksi tersebut tak akan sama dengan dua aksi sebelumnya. Dia juga belum bisa memprediksi jumlah peserta aksi.
"Tapi kalau lihat dari euforia 2 Desember, lebih dahsyat yang 2 Desember. Karena ini kan memang hanya mengingatkan momen yang khusus sudah ke arah Pilkada (DKI)," katanya.
"Kita undang dari seluruh Indonesia," sambung Novel.
Sementara itu, Kapolda Metro Jaya, Irjen Mochamad Iriawan, mengakui mendapat informasi adanya kelompok yang akan menggelar rentetan aksi massa hingga hari pencoblosan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, 15 Februari 2017.
Hal itu diungkapkan Iriawan saat rapat bersama Polri, TNI, Pemprov DKI, KPU, dan Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta, di kantor KPU, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Selasa (7/2/2017
"Kami sudah mendapat informasi, akan ada pengerahan massa pada tanggal 11, 12, dan 15 Februari 2017. Saya pastikan, aksi itu akan dibubarkan kalau tidak menaati peraturan," tegas Iriawan.
TERPOPULER
