Suara.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon mengkritik Presiden Joko Widodo lepas tangan atas persoalan pabrik PT Semen Indonesia di Pegunungan Kendeng. Seharusnya Jokowi tidak menyerahkan penyelesaiannya ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
"Mestinya presiden bisa intervensi. Kalau itu bukan hanya sekedar melepas tapi memberikan arahan kepada gubernur untuk menyelesaikan dulu apa yang mengganjal dari masyarakat terhadap itu," kata Fadli di DPR, Jakarta, Senin (27/3/2017).
Fadli mengkritisi, Presiden jangan hanya mau mengambil hal-hal bagus dari pemerintah Provinsi dan dijadikan pencitraan. Namun, untuk persoalan yang seperti ini, Presiden juga harus memberikan solusi.
"Jadi bukan hanya kalau ada yang bagus bagus diambil manfaatnya dan pencitraannya, tapi kalau ada yabg jelek-jelek dibuang gitu, jangan buang badan gitu," kata Politikus Partai Gerindra ini.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan persoalan pabrik semen di Pegunungan Kendeng ini merupakan tanggung jawab Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Sebab, pemerintah pusat tidak memiliki kewenangan terkait penerbitan izin perusahaan BUMN itu.
"Tanyakan ke Gubernur Jawa Tengah. Yang lain-lain silakan tanya ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah," kata Jokowi.
Kata Presiden, selama ini pemerintah pusat sudah mendengar dan mempertimbangkan keluhan petani Kendeng. Hasilnya, dia meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutana untuk membuat tim khusus untuk meneliti dan menerbitkan kajian lingkungan hidup strategis.
Sementara itu, Februari lalu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerbitkan izin lingkungan untuk pabrik semen tersebut. Izin tersebut tercantum melalui keputusan Gubernur Jawa Tengah dengan nomor 660.1/6 Tahun 2017 tanpa menunggu KLHS.
Penerbitan keputusan ini, dianggap petani kendeng bertentangan dengan keputusan Mahkamah Agung. Mereka pun melakukan aksi cor kaki di depan Istana Merdeka. Satu petani pun meninggal usai mengikut aksi, Patmi.
Baca Juga: Petani Kendeng akan Bangun Monumen Patmi
