Tolak Hak Angket, PAN Lobi Fraksi Lain

Pebriansyah Ariefana, Bagus Santosa

Selasa, 02 Mei 2017 | 18:02 WIB
Tolak Hak Angket, PAN Lobi Fraksi Lain
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari, hadir di pembukaan acara Pra Konferensi Nasional Etika Berbangsa dan Bernegara di Jakarta, Rabu (5/4/2017). [Suara.com/Kurniawan Mas'ud]

Suara.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengatakan Fraksi PAN di DPR akan melobi fraksi lain untuk menolak pembentukan panitia khusus hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
‎
"Ya tentu (kita akan lobi). Tentu nanti antar fraksi akan bicara," kata Zukifli di DPR, Jakarta, Selasa (2/5/2017).

Dia menegaskan, Fraksi PAN menolaknya karena menganggap hak angket ini akan melemahkan lembaga antirasuah itu.

Apalagi, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini mengatakan, saat ini KPK tengah menangani kasus-kasus besar. Di antaranya kasus mega-skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Padahal KPK sedang menyelesaikan, membongkar kasus-kasus besar tentu perlu dukungan dari parlemen, pemerintah, kita semua agar ini bisa tuntas. apalagi BLBI kasus yg lama sekali. saya menolak keras itu Hak Angket terhadap KPK itu justru mari kita dukung sama-sama agar KPK dapat menuntaskan," ujarnya.

‎DPR menyetujui penggunaan hak angket untuk KPK dalam rapat paripurna DPR, Jakarta, Jumat (28/4/2017). Keputusan ini diketok oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memimpin rapat.

Keputusan ini dianggap tergesa-gesa tanpa mendengarkan pandangan fraksi yang ada di DPR. Padahal, dalam rapat ini, Fraksi Gerindra, PKB dan Demokrat, menyatakan penolakan terhadap pengguliran hak angket ini.

Salah satu alasan pengusulan hak angket ini adalah karena politisi Partai Hanura Miryam S Haryani mengaku ditekan oleh sejumlah Anggota Komisi III saat pemberkasan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Komisi III pun‎ meminta KPK membuka rekaman pemeriksan Miryam tentang pengakuan penekanan itu, lewat pengusulan hak angket ini.

baca juga
Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Hak Angket KPK Dinilai Tak Akan Berdampak Secara Luas

Hak Angket KPK Dinilai Tak Akan Berdampak Secara Luas

News | Minggu, 30 April 2017 | 02:12 WIB

ICW: Hak Angket DPR Diduga untuk Alihkan Sidang Kasus e-KTP

ICW: Hak Angket DPR Diduga untuk Alihkan Sidang Kasus e-KTP

News | Sabtu, 29 April 2017 | 23:44 WIB

Mahfud MD: KPK Harus Jalan Terus, Tak Perlu Gubris Hak Angket DPR

Mahfud MD: KPK Harus Jalan Terus, Tak Perlu Gubris Hak Angket DPR

News | Sabtu, 29 April 2017 | 09:29 WIB

Meski Menolak, Gerindra Ikuti Proses Hak Angket untuk KPK

Meski Menolak, Gerindra Ikuti Proses Hak Angket untuk KPK

News | Jum'at, 28 April 2017 | 20:49 WIB

PPP Kirim Nota Protes karena Pimpinan DPR Arogan

PPP Kirim Nota Protes karena Pimpinan DPR Arogan

News | Jum'at, 28 April 2017 | 17:22 WIB

KPK Ragukan Keabsahan Hak Angket dari DPR

KPK Ragukan Keabsahan Hak Angket dari DPR

News | Jum'at, 28 April 2017 | 17:03 WIB

Fadli Zon Ikut "Walk Out" Pengesahan Hak Angket KPK

Fadli Zon Ikut "Walk Out" Pengesahan Hak Angket KPK

News | Jum'at, 28 April 2017 | 15:46 WIB

Disetujui DPR, Tapi Hak Angket KPK Masih Bisa Dibatalkan

Disetujui DPR, Tapi Hak Angket KPK Masih Bisa Dibatalkan

News | Jum'at, 28 April 2017 | 14:57 WIB

DPR Ricuh, Fahri Hamzah Ketok Palu Setujui Hak Angket KPK

DPR Ricuh, Fahri Hamzah Ketok Palu Setujui Hak Angket KPK

News | Jum'at, 28 April 2017 | 13:29 WIB

Besok, Putusan Pembahasan Hak Angket DPR untuk KPK

Besok, Putusan Pembahasan Hak Angket DPR untuk KPK

News | Kamis, 27 April 2017 | 20:34 WIB

Terkini

OJK Satukan Regulasi Sektor Keuangan Syariah, Perbankan hingga Fintech

OJK Satukan Regulasi Sektor Keuangan Syariah, Perbankan hingga Fintech

Bisnis | Senin, 02 November 2026 | 23:42 WIB

Shin Tae-yong Absen Karena Sakit Hadapi PSMS, Persija Incar Kemenangan Perdana di League Cup

Shin Tae-yong Absen Karena Sakit Hadapi PSMS, Persija Incar Kemenangan Perdana di League Cup

Bola | Senin, 02 November 2026 | 23:25 WIB

Puluhan UMKM Pulo Panjang Dapat Bantuan Peningkatan Produksi dan Pemasaran

Puluhan UMKM Pulo Panjang Dapat Bantuan Peningkatan Produksi dan Pemasaran

Banten | Senin, 02 November 2026 | 23:08 WIB

QRIS Error, Nasabah MNC Bank Panik Tarik Tunai Dibatasi Maksimal Rp2 Juta

QRIS Error, Nasabah MNC Bank Panik Tarik Tunai Dibatasi Maksimal Rp2 Juta

Bisnis | Senin, 02 November 2026 | 23:08 WIB

Anggota DPRD Kota Serang Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pencabulan, Korban Mengaku Dua Kali Dilecehkan

Anggota DPRD Kota Serang Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pencabulan, Korban Mengaku Dua Kali Dilecehkan

Banten | Senin, 02 November 2026 | 23:05 WIB

Dosen Unsri Kembangkan Laboratorium Hidup Biomassa Sebagai Sumber Ekonomi Desa Ganesha Mukti

Dosen Unsri Kembangkan Laboratorium Hidup Biomassa Sebagai Sumber Ekonomi Desa Ganesha Mukti

Sumsel | Senin, 02 November 2026 | 23:02 WIB

Kapolres Bogor Bantah Pelaku Pembunuhan Bobotoh Suporter Persikabo: Bukan Suporter Klub Mana Pun

Kapolres Bogor Bantah Pelaku Pembunuhan Bobotoh Suporter Persikabo: Bukan Suporter Klub Mana Pun

Jabar | Senin, 02 November 2026 | 22:57 WIB

Aturan Baru Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Meluncur 2027?

Aturan Baru Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Meluncur 2027?

Bisnis | Senin, 02 November 2026 | 22:52 WIB

KPK Sita Rp106,3 Miliar di Kasus ATR/BPN, Kuasa Hukum Summarecon Buka Suara

KPK Sita Rp106,3 Miliar di Kasus ATR/BPN, Kuasa Hukum Summarecon Buka Suara

Bogor | Senin, 02 November 2026 | 22:49 WIB

Kapolda Banten Larang Polisi dan Tamu Ngevape di Kantor Kepolisian, Pelanggar Terancam Sanksi

Kapolda Banten Larang Polisi dan Tamu Ngevape di Kantor Kepolisian, Pelanggar Terancam Sanksi

Banten | Senin, 02 November 2026 | 22:39 WIB

×