Suara.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra Mohamad Taufik meminta Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang dibangun oleh pihak swasta diaudit.
Ketika Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Gubernur DKI Jakarta, pemprov tengah gencar-gencarnya membangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), termasuk meminta bantuan pihak swasta melalui program tanggungjawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility; CSR).
"Saya minta RPTRA diaudit. Berapa harga bangunan yang pembiayaannya dengan CSR. Misalnya di Kalijodo. Katanya, saya mendengar menelan Rp68 miliar. Apa benar dengan pembangunan seperti itu habisnya segitu?" kata Taufik di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (29/5/2017).
Menurut Taufik, proses audit perlu dilakukan karena setiap RPTRA yang dibangun tercatat sebagai aset pemprov. Dengan begitu, harus ada nilai atau harga pastinya setiap pembangunan.
"Pentingnya ini menyangkut nilai buku di aset. Jadi nggak sesederhana orang pikirkan. RPTRA itu CSR beban berikutnya perawatan pengelolaan kan dibiayai pemda. Makanya harus diaudit," ujar Taufik.
Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta ini menginginkan, ke depannya, seluruh bantuan swasta program CSR harus masuk ke dalam APBD DKI.
Setelah itu, anggaran tersebut bisa dibangun untuk pembangunan RPTRA atau fasilitas umum yang lain di Ibu Kota.
"CSR harus masuk APBD. Semua uang masuk dalam sistem keuangan negara masuk APBD," kata Taufik.
Sampai saat ini, pemerintah DKI telah memiliki 187 RPTRA yang tersebar di enam wilayah di Jakarta. Pembangunannya ada yang melalui CSR dan APBD DKI.
TERPOPULER
