Survei: Rekrutmen PNS dan Polisi Paling Korup

Pebriansyah Ariefana, Ummi Hadyah Saleh

Kamis, 20 Juli 2017 | 14:51 WIB
Survei: Rekrutmen PNS dan Polisi Paling Korup
Jumpa pers Lembaga survei Polling Center bekerja sama dengan Indonesian Corruption di Sari Pan Pasific Hotel, Jakarta, Kamis (20/7/2017). (suara.com/Ummi Hadyah Saleh)

Suara.com - Lembaga survei Polling Center menyebut rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil dan institusi kepolisian merupakan sektor melakukan korupsi tertinggi terkait dengan pelayanan.

"Hasil survei, sektor mendaftar kerja jadi PNS dinilai sebagai sektor terkorup karena 56 persen masyarakat menyatakan pernah diminta uang secara ilegal oleh pihak tertentu ketika menggunakan jasa atau interaksi dalam sektor ini," ujar peneliti Polling Center Heny Susilowati dalam jumpa pers di Sari Pan Pasific Hotel, Jakarta, Kamis (20/7/2017).

"Begitu juga dengan kepolisian di mana terdapat 50 persen masyarakat yang pernah berhubungan dengan kepolisian masyarakat pernah diminta uang atau hadiah secara tidak resmi," sambungnya.

Heny menilai wajar jika rekrut CPNS dianggap sektor terkorup. Pasalnya rekrutmen CPNS merupakan sektor yang banyak berhubungan dengan masyarakat serta warisan persepsi korupsi dalam setiap proses rekrutmen CPNS tahun sebelumnya.

Maka dari itu, kata Henny, warisan persepsi diduga berkontribusi terhadap persepsi buruk terhadap sektor rekrutmen CPNS meski telah ada perbaikan sistem rekrutmen seperti penggunaan CAT (Computer Assisted Test) dalam satu tahapan rekrutmen tersebut.

"Image dari dulu sudah lama imagenya, kalau mau masuk jadi CPNS harus (bayar) Rp30 juta. imejnya sudah mengakar kerjanya juga," ucap dia.

Survei juga menilai sektor lain yang melakukan korupsi yakni di sektor pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah sebanyak 48 persen, institusi pengadilan, sebesar 45 persen, implementasi anggaran oleh pemerintah yakni 44 persen, universitas dan, perawatan kesehatan masyarakat sebesar 27 persen.

Kemudian di sektor saat mengurus kelengkapan administrasi publik sebanyak 25 persen dan sektor yang berhubungan dengan pihak administrasi dan guru sebesar 23 persen yang dianggap memiliki sektor yang melakukan korupsi .

Survei anti korupsi dilakukan oleh Polling Centre yang bekerja sama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW). Survei digelar dalam periode April dan Mei 2017 serentak di 34 provinsi,177 Kabupaten/kota, 212 Desa/kelurahan seluruh indonesia dengan total responden 2.235 orang.

baca juga

Adapun survei menggunakan teknik sampling Multistage Random Sampling Dengan PPS (Probality Probability to Size), dimana jumlah sampel tiap provinsi disesuaikan secara proporsional dengan jumlah penduduknya dan tingkat kepercayaan 95 persen maka di prediksi MoE (Margin Of Error) mencapai kurang lebih 2, 1 persen.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Survei ICW Klaim Masyarakat Percaya KPK dan Presiden

Survei ICW Klaim Masyarakat Percaya KPK dan Presiden

News | Kamis, 20 Juli 2017 | 13:30 WIB

Walau Jadi Tersangka, Novanto Ikut Pimpin Paripurna RUU Pemilu

Walau Jadi Tersangka, Novanto Ikut Pimpin Paripurna RUU Pemilu

News | Kamis, 20 Juli 2017 | 11:37 WIB

KPK Akan Periksa Saksi untuk Tersangka Setya Novanto

KPK Akan Periksa Saksi untuk Tersangka Setya Novanto

News | Kamis, 20 Juli 2017 | 11:19 WIB

Pengamat: Setya Novanto Sebaiknya Mundur!

Pengamat: Setya Novanto Sebaiknya Mundur!

News | Kamis, 20 Juli 2017 | 07:48 WIB

Bebas Dari Penjara, Andi Mallarangeng Akan Tulis Buku

Bebas Dari Penjara, Andi Mallarangeng Akan Tulis Buku

News | Rabu, 19 Juli 2017 | 22:56 WIB

Andi Mallarangeng Hari Ini Resmi Bebas Murni

Andi Mallarangeng Hari Ini Resmi Bebas Murni

News | Rabu, 19 Juli 2017 | 22:50 WIB

Hasil Audit BPK Terkait JITC Dianggap Bermuatan Politis

Hasil Audit BPK Terkait JITC Dianggap Bermuatan Politis

Bisnis | Rabu, 19 Juli 2017 | 22:44 WIB

Presiden Jokowi Berjanji Tidak Intervensi KPK

Presiden Jokowi Berjanji Tidak Intervensi KPK

News | Rabu, 19 Juli 2017 | 21:55 WIB

Politisi PKS Ditahan KPK

Politisi PKS Ditahan KPK

Foto | Rabu, 19 Juli 2017 | 19:50 WIB

Terkini

Program 'Speling' Jateng di Banyumas, Wagub Taj Yasin Dekatkan Dokter Spesialis ke Tingkat Kecamatan

Program 'Speling' Jateng di Banyumas, Wagub Taj Yasin Dekatkan Dokter Spesialis ke Tingkat Kecamatan

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 20:49 WIB

Rencana Kemasan Rokok Polos Tuai Protes, Dinilai Rugikan Petani dan Industri Tembakau

Rencana Kemasan Rokok Polos Tuai Protes, Dinilai Rugikan Petani dan Industri Tembakau

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 20:00 WIB

Roy Suryo Ajukan Praperadilan Lagi, Padahal Putusan Gugatan Pertama Tinggal Hitungan Hari

Roy Suryo Ajukan Praperadilan Lagi, Padahal Putusan Gugatan Pertama Tinggal Hitungan Hari

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 19:00 WIB

OTT Diduga Bocor di Kasus Bupati Kuansing dan Langkat, KPK Bakal Evaluasi

OTT Diduga Bocor di Kasus Bupati Kuansing dan Langkat, KPK Bakal Evaluasi

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 18:39 WIB

Agus Jabo Minta Kader PRIMA Kawal Program Kerakyatan Pemerintahan Prabowo

Agus Jabo Minta Kader PRIMA Kawal Program Kerakyatan Pemerintahan Prabowo

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 17:59 WIB

Pengembalian Gratifikasi Tak Hapus Pidana, KPK Bakal Dalami Pernyataan Raja Juli

Pengembalian Gratifikasi Tak Hapus Pidana, KPK Bakal Dalami Pernyataan Raja Juli

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 17:27 WIB

Tawuran Remaja di Cengkareng Digagalkan Patroli Gabungan, Celurit hingga Petasan Disita

Tawuran Remaja di Cengkareng Digagalkan Patroli Gabungan, Celurit hingga Petasan Disita

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 17:22 WIB

Transportasi dan Wisata Jakarta Bakal Digratiskan 5 Hari Saat HUT Ke-500

Transportasi dan Wisata Jakarta Bakal Digratiskan 5 Hari Saat HUT Ke-500

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 16:54 WIB

Sambut HUT ke-80, BNI Hadirkan Program Terus Ada, Ada Terus bagi Pengabdian untuk Negeri

Sambut HUT ke-80, BNI Hadirkan Program Terus Ada, Ada Terus bagi Pengabdian untuk Negeri

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 16:47 WIB

Biaya Haji 2027 Berpotensi Naik, DPR Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi

Biaya Haji 2027 Berpotensi Naik, DPR Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 16:30 WIB

×