Suara.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Jakarta menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Minggu (23/7/2017).
Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz mengatakan, Rapimnas diadakan untuk menyatukan barisan dan mendekati ulama.
"Kita tidak ingin ulama melihat PPP rusak karena melanggar undang-undang," kata Djan.
Djan menyatakan seluruh kader PPP harus memberikan contoh dan memperlihatkan tindakan tidak melanggar undang-undang kepada umat Islam.
Terkait perseteruan dengan PPP kubu Romahurmuziy atau Romi, Djan menegaskan tidak memiliki masalah pribadi dengan sesama kader PPP tersebut.
Namun Djan menyebutkan, seharusnya Romi berbicara terlebih dahulu dengan ulama sebelum menggelar kegiatan mengatasnamakan partai.
Djan menyebutkan memiliki masalah dengan Menteri Hukum den Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly lantaran menerbitkan Surat Keputusan Kepengurusan PPP kubu Romi.
Djan mengungkapkan, pihaknya berencana menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi guna membahas dukungan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Rencana pertemuan dengan Presiden Jokowi juga tidak akan membahas soal SK PPP kubu Romi yang diterbitkan Menkumham.
Sebelumnya, pada Jumat (21/7/2017) lalu, Ketua Umum PPP versi Muktamar Surabaya, Romahurmuziy, menyatakan partainya mencalonkan Presiden Joko Widodo pada Pemilu Presiden 2019.
"Selama tiga hari (Mukernas) kami menangkap, bahwa selama 33 bulan pemerintahan Jokowi-JK, kader PPP merasa 'Jokowi adalah Kita', 'Kami PPP, Kami Jokowi'. Karena itu izinkan saya menyampaikan bahwa secara resmi PPP kembali mencalonkan bapak Joko Widodo sebagai Calon Presiden 2019," kata Romahurmuziy dalam penutupan Mukernas II PPP, yang dihadiri Presiden RI Joko Widodo, di Ancol, Jakarta.
Romi mengakui dalam Mukernas II PPP yang dihadiri pimpinan wilayah PPP dari seluruh provinsi di Indonesia memang muncul berbagai pandangan terkait Pilpres 2019.
Namun satu hal yang pasti, kata dia, para pimpinan wilayah PPP dari seluruh provinsi menyampaikan pandangan positif terhadap pemerintahan Joko Widodo.
Pemerintahan Jokowi dinilai memberikan bukti nyata pembangunan infrastruktur nasional, pemberantasan ilegal fishing, pemberantasan kartel impor, pengentasan kemiskinan terpadu dengan berbagai kartu sakti, dan sejumlah kinerja nyata lainnya.
TERPOPULER
