Suara.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan akan bersama-sama Partai Gerindra untuk mengawal pemerintahan. Namun, bentuk pengawalan ini tidak bukan dalam bentuk koalisi.
Hal itu dikatakan SBY usai bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, di ruamh SBY, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7/2017) malam.
"Kami juga bersepakat tadi untuk meningkatkan komunikasi dan kerjasama, sah. Meskipun tidak dalam bentuk koalisi. Karena kita kenal Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih pun sudah alami pergeseran dan perubahan. Maka kami memilih tidak perlulah harus membentuk yang dinamakan koalisi. Yang penting kita tingkatkan komunikasi dan kerjasama," kata SBY.
Dia menerangkan, pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari rapat paripurna tentang undang-undang penyelenggaraan pemilu. Di mana, saat itu Demokrat dan Gerindra bersama PAN dan PKS memiliki pandangan yang sama. Yaitu tidak menyetujui undang-undang tersebut.
Bermula dari itu, kedua partai ini kemudian sepakat untuk sama-sama mengawal negara ini ke depan. Tujuannya agar negara benar-benar menjalankan kepentingan rakyat.
SBY menerangkan, pengawalan itu dilakukan dengan cara mendukung kebijakan negara yang benar, tepat dan sesuai kepentingan rakyat, serta mengkoreksi dan mengkritisi kebijakan negara yang melukai dan mencederai rakyat.
"Itu gamblang, tegas dan terang. Itu sikap kami," tuturnya.
Presiden keenam RI ini menambahkan, ada dua bentuk pengawalan yang bisa dilakukan saat ini. Pengawalan wilayah politik, kata SBY, koridornya adalah demokrasi, aturan main, konstitusi, undang-undang dan sistem yang berlaku.
Serta, pengawalan di wilayah gerakan moral. Pengawalan ini dilakukan lewat amanah yang diberikan kader partai sebagai pejabat negara. Gerakan moral ini, kata SBY, perlu dilakukan apabila perasaan dan kepentingan rakyat dicederai.
"Kalau kami mengetahui, ikut merasakan, rakyat di seluruh tanah air perasaanya kepentingnya aspirasnya tidak lagi didengar oleh penyelengara negara, oleh pemerintah dan oleh pemimpin, wajib hukumnya kita mengingatkan. Kita memebrkan koreksi. Sah. Dan gerakan seperti ini juga secara moral dibenarkan," tuturnya.
Dia menambahkan, apa yang dilakukan Demokrat atau Gerindra dilakukan dalam aktivitas dan gerakan yang beradab dan bertumpu pada nilai demokrasi. Kata SBY, apa yang dilakukan Partainya bukan dalam tataran untuk merusak negara.
"Kalau tidak kami lakukan dengan beradab dan bertumpu, tidak demokrasi, apalagi merusak negara, justru gerakan kami yang secara politik dan moral tidak baik," katanya.
Dia menambahkan, Partai Demokrat ingin memastikan negara menggunakan kekuasaan yang baik. Dia berharap kekuasaan tidak melampaui batas sehingga cross the line dan masuk ke ranah yang disebut abuse of power.
"Saya harus mengatakan bahwa power must not go unheck," ujarnya.
"Banyak pelajaran di dunia termasuk di negeri kita manakala kekuasaan melampuai batasnya. Rakyat akan memberikan koreksinya. Sebagai bentuk kesetiaan kami kepada negara, pemerintah, pemipin, kami akan terus ingatkan, gunakan kekuasaan sesusai konstitusi, etika, tidak melampui batas dan tidak keliru menggunakan kekuasaan itu," tambah Mantan Koordinator Politik Hukum dan Keamanan era Presiden Megawati Sukarno.
TERPOPULER
