Infografis
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menganggap pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono hanya hanya sebatas pertemuan simbolik dan tidak memiliki makna.
"Jadi (pertemuannya) itu harus dibikin menarik. Apa kontennya? Saya ingin ini lebih dari sekedar pertemuan simbolik. tapi rakyat ini sudah mulai harus diberi hadiah konten pikiran alternatif yang dalam," kata Fahri di DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (28/7/2017).
Menurut Fahri publik sudah terlalu banyak menyaksikan sikap simbolik yang ditunjukkan tokoh politik dan petinggi negeri ini. Fahri mengatakan seharusnya ada tawaran yang konkrit kepada publik.
"Mungkin tawaran koalisi, terus koalisi itu idenya apa? Pandangan-pandangan alternatifnya apa? Mengusung ide apa? Pengusung siapa? Kalau ingin yang lebih konkrit. Why not gitu lho," ujar Fahri.
Jika yang diketahui publik hanya peristiwa pertemuan antara Yudhoyono dan Prabowo, kemudian besoknya lagi ada pertemuan serupa dengan pimpinan partai yang lain, maka itu hanyalah pertemuan yang kosong.
"Masa sih dari pertemuan itu nggak ada yang ada isinya? Misalnya pandangan pemerintah kita terhadap perekonomian nasional, neoliberal. Nah, alternatifnya adalah ekonomi kerakyatan, kita harus membangun koperasi. Kan lebih enak," tutur Fahri.
Atau lebih bagus dari itu, kata dia, kedua partai sepakat mengusung si A atau si B menjadi calon presiden di 2019 dan akan dideklarasikan dalam waktu dekat. Hal seperti inilah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat.
"Tapi kalau sekedar simbolik-simbolik begini, besok ganti-ganti pasangan pertemuan lagi. Sebenarnya itu sudah terlalu banyak. Kita ini kan perlu tontonan segar bahwa bangsa itu dinamikanya positif. Artinya kan itu harus mengalami pengembangan, harus ada progress," ujar Fahri.
Fahri menekankan pertemuan antara Yudhoyono dan Prabowo, semalam, bukanlah pertama kalinya dilakukan. Sebelumnya, mereka sudah pernah bertemu.
"Dulu (SBY-Prabowo) ketemu juga waktu zaman Prabowo-Hatta. Dan kita juga nggak tahu, jangan-jangan diam-diam orang-orang itu ketemu juga," kata Fahri.
Tak puas
Fahri sama sekali tidak puas dengan apa yang disampaikan kedua tokoh usai pertemuan, semalam, yaitu tentang komitmen Demokrat dan Gerindra untuk membangun gerakan politik dan moral.
"Kalau gerakan moral itu kan, ya bisa dilakukan semua orang. Namanya juga gerakan moral. Semua orang juga bisa," kata Fahri.
Bagi Fahri itu bukan gagasan baru. Ia menginginkan pertemuan kedua pimpinan partai itu melahirkan tawaran yang konkrit bagi rakyat.
"Saya atas nama publik, kita ingin ada sesuatu yang lebih konkret. Ada alternatif nggak? Apakah ada pandangan yang lebih baik dari apa yang ada atau ada calon lebih baik nggak dari yang ada? Itu dong yang diungkapkan. Kan Pak Jokowi sendiri tinggal 638 hari, saya sudah hitung mundur," kata Fahri.
Tidak ada hal krusial yang disampaikan Yudhoyono maupun Prabowo usai pertemuan. Yudhoyono mengatakan bahwa pertemuan melahirkan gerakan politik dan gerakan moral.
Gerakan politiknya yaitu mengenai demokrasi dan ideologi negara, dimana kedua partai akan mengingatkan pemerintah hari ini, apabila keluar dari aturan main yang ada.
Sedangkan gerakan moral, kedua partai siap mengingatkan pemerintah apabila kebijakan-kebijakan yang dilahirkan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.
"Jadi (pertemuannya) itu harus dibikin menarik. Apa kontennya? Saya ingin ini lebih dari sekedar pertemuan simbolik. tapi rakyat ini sudah mulai harus diberi hadiah konten pikiran alternatif yang dalam," kata Fahri di DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (28/7/2017).
Menurut Fahri publik sudah terlalu banyak menyaksikan sikap simbolik yang ditunjukkan tokoh politik dan petinggi negeri ini. Fahri mengatakan seharusnya ada tawaran yang konkrit kepada publik.
"Mungkin tawaran koalisi, terus koalisi itu idenya apa? Pandangan-pandangan alternatifnya apa? Mengusung ide apa? Pengusung siapa? Kalau ingin yang lebih konkrit. Why not gitu lho," ujar Fahri.
Jika yang diketahui publik hanya peristiwa pertemuan antara Yudhoyono dan Prabowo, kemudian besoknya lagi ada pertemuan serupa dengan pimpinan partai yang lain, maka itu hanyalah pertemuan yang kosong.
"Masa sih dari pertemuan itu nggak ada yang ada isinya? Misalnya pandangan pemerintah kita terhadap perekonomian nasional, neoliberal. Nah, alternatifnya adalah ekonomi kerakyatan, kita harus membangun koperasi. Kan lebih enak," tutur Fahri.
Atau lebih bagus dari itu, kata dia, kedua partai sepakat mengusung si A atau si B menjadi calon presiden di 2019 dan akan dideklarasikan dalam waktu dekat. Hal seperti inilah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat.
"Tapi kalau sekedar simbolik-simbolik begini, besok ganti-ganti pasangan pertemuan lagi. Sebenarnya itu sudah terlalu banyak. Kita ini kan perlu tontonan segar bahwa bangsa itu dinamikanya positif. Artinya kan itu harus mengalami pengembangan, harus ada progress," ujar Fahri.
Fahri menekankan pertemuan antara Yudhoyono dan Prabowo, semalam, bukanlah pertama kalinya dilakukan. Sebelumnya, mereka sudah pernah bertemu.
"Dulu (SBY-Prabowo) ketemu juga waktu zaman Prabowo-Hatta. Dan kita juga nggak tahu, jangan-jangan diam-diam orang-orang itu ketemu juga," kata Fahri.
Tak puas
Fahri sama sekali tidak puas dengan apa yang disampaikan kedua tokoh usai pertemuan, semalam, yaitu tentang komitmen Demokrat dan Gerindra untuk membangun gerakan politik dan moral.
"Kalau gerakan moral itu kan, ya bisa dilakukan semua orang. Namanya juga gerakan moral. Semua orang juga bisa," kata Fahri.
Bagi Fahri itu bukan gagasan baru. Ia menginginkan pertemuan kedua pimpinan partai itu melahirkan tawaran yang konkrit bagi rakyat.
"Saya atas nama publik, kita ingin ada sesuatu yang lebih konkret. Ada alternatif nggak? Apakah ada pandangan yang lebih baik dari apa yang ada atau ada calon lebih baik nggak dari yang ada? Itu dong yang diungkapkan. Kan Pak Jokowi sendiri tinggal 638 hari, saya sudah hitung mundur," kata Fahri.
Tidak ada hal krusial yang disampaikan Yudhoyono maupun Prabowo usai pertemuan. Yudhoyono mengatakan bahwa pertemuan melahirkan gerakan politik dan gerakan moral.
Gerakan politiknya yaitu mengenai demokrasi dan ideologi negara, dimana kedua partai akan mengingatkan pemerintah hari ini, apabila keluar dari aturan main yang ada.
Sedangkan gerakan moral, kedua partai siap mengingatkan pemerintah apabila kebijakan-kebijakan yang dilahirkan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.
