Ombudsman Temukan 30 Persen Kementerian Kebanyakan Staf Khusus

Pebriansyah Ariefana, Nikolaus Tolen

Kamis, 31 Agustus 2017 | 13:32 WIB
Ombudsman Temukan 30 Persen Kementerian Kebanyakan Staf Khusus
Komisioner Ombudsman, Alvin Lie (kanan) dalam acara Ngopi Bareng. (suara.com/Nikolaus Tolen)

Suara.com - Komisioner Ombudsman RI Alvin Lie mengatakan sejumlah Kementerian yang ada saat ini memiliki staf khusus yang begitu banyak. Padahal, sejatinya untuk membantu seorang menteri dibutuhkan 3 orang staf khusus saja.

"Ada beberapa. Sekarang semakin parah. Mungkin 30 persen dari jumlah kementerian," kata Albin saat mengelar acara' Ngopi Barwng Ombudsman' RI di Gedung Ombudsman, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (31/8/2017).

Kata Alvin, jumlah staf khusus menteri yang menumpuk tersebut dapat menyebabkan anggaran kementerian makin membengkak. Sebab, 3 orang staf khusus yang diangkat menteri tersebut juga membawa stafnya masing-masing.

"Menteri itu kan bisa mengangkat stafsus. Ada yang berdasarkan keahliannya. Ada juga dari partainya. Masalahnya staf khusus ini mereka membawa staf lagi, pemborosannya cukup besar. Dalam pekerjaan sehari-harinya mereka seolah-olah menjadi pejabat struktural," kata Alvin.

Namun, hal yang paling ditakuti menurut Alvin adalah sikap dari Staf khusus menteri yang bisa mengintervensi pejabat struktural dalam kementerian tersebut.

"Mereka berani membuat keputusan, memarahi pejabat struktural, padahal mereka tidak punya hak di sana. Mereka hanya memberikan masukan kepada menteri," katanta.

Alvin mengatakan apabila tidak diperhatikan dengan serius, maka pemerintahan Joko Widodo dapat dirusak oleh ulah para staf khusus tersebut. Sebab, saat mengintervensi pejabat struktural di sebuah kementerian, mereka selalu membawa nama menteri.

"Saya khawatir ini akan merugikan pemerintahan Jokowi, kalau menteri-menterinya tidak dapat mengendalikan para stafsusnya," kata Alvin.

Alvin mengatakan terkait masalah tersebut, sudah banyak pejabat kementerian yang mengeluhkannya.

"Ini temuan langsung Ombudsman. Jadi ada beberapa pejabat struktural secara informal mengeluh. Karena di kementeriannya kondisinya seperti ini. Tapi mereka belum berani secara formal melapor," kata dia.

Lebih lanjut Alvin mengatakan Ombudsman akan terus menyelidiki kejadian serupa di setiap kementerian.

"Kami ingin mencari informasi lebih lanjut tentang peraturan dan prakteknya di setiap kementerian ada berapa. Baru nanti kami mencari informasi yang lebih dalam lagi yaitu peran sehari-hari," tutup Alvin.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Dipanggil Ombudsman Soal Meikarta, Lippo Group Absen

Dipanggil Ombudsman Soal Meikarta, Lippo Group Absen

Bisnis | Selasa, 22 Agustus 2017 | 17:15 WIB

Pemkab Bekasi Klaim Lippo Belum Mulai Konstruksi Meikarta

Pemkab Bekasi Klaim Lippo Belum Mulai Konstruksi Meikarta

Bisnis | Selasa, 22 Agustus 2017 | 15:41 WIB

Ini Alasan Ombudsman RI Perhatikan Proyek Meikarta

Ini Alasan Ombudsman RI Perhatikan Proyek Meikarta

Bisnis | Selasa, 22 Agustus 2017 | 14:38 WIB

Jika PT IBU Tak Bersalah, Ini yang Bakal Dilakukan Ombudsman

Jika PT IBU Tak Bersalah, Ini yang Bakal Dilakukan Ombudsman

News | Sabtu, 29 Juli 2017 | 19:14 WIB

Ombudsman RI Dalami Informasi Jenis Beras PT IBU

Ombudsman RI Dalami Informasi Jenis Beras PT IBU

Bisnis | Kamis, 27 Juli 2017 | 14:48 WIB

Dokumen Ini yang Membuat 1.600 Ahmadiyah Manis Lor Tak Diberi KTP

Dokumen Ini yang Membuat 1.600 Ahmadiyah Manis Lor Tak Diberi KTP

News | Senin, 24 Juli 2017 | 13:44 WIB

Ombudsman Janji Bantu 1.600 Jemaat Ahmadiyah Manis Lor Dapat KTP

Ombudsman Janji Bantu 1.600 Jemaat Ahmadiyah Manis Lor Dapat KTP

News | Senin, 24 Juli 2017 | 13:05 WIB

Ombudsman Terima Laporan 5.000 Kasus yang di Laporkan ke KPK

Ombudsman Terima Laporan 5.000 Kasus yang di Laporkan ke KPK

News | Kamis, 13 Juli 2017 | 17:50 WIB

Ombudsman Prediksi Terima 15 Ribu Laporan Selama 2017

Ombudsman Prediksi Terima 15 Ribu Laporan Selama 2017

News | Kamis, 13 Juli 2017 | 14:18 WIB

Terkini

Background Politisi Disorot! Lulusan IPDN Dinilai Paling Berhak Jadi Bupati dan Wali Kota

Background Politisi Disorot! Lulusan IPDN Dinilai Paling Berhak Jadi Bupati dan Wali Kota

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 14:16 WIB

Trump Marah! Ancam Hentikan Dukungan Militer ke Israel Gegara Ulah Netanyahu

Trump Marah! Ancam Hentikan Dukungan Militer ke Israel Gegara Ulah Netanyahu

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 14:14 WIB

Iran Sindir AS-Israel: Pembuat Kekacauan akan Hancur Oleh Krisis Buatannya Sendiri!

Iran Sindir AS-Israel: Pembuat Kekacauan akan Hancur Oleh Krisis Buatannya Sendiri!

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 14:06 WIB

Usia Pensiun Jenderal Bintang Empat Polri Bisa Diperpanjang, Presiden Pegang Kunci

Usia Pensiun Jenderal Bintang Empat Polri Bisa Diperpanjang, Presiden Pegang Kunci

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 14:02 WIB

Utusan Khusus Raffi Ahmad Disebut di Sidang Bea Cukai, Mensesneg Pilih Bahas Ekonomi

Utusan Khusus Raffi Ahmad Disebut di Sidang Bea Cukai, Mensesneg Pilih Bahas Ekonomi

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 13:59 WIB

UU Baru Bolehkan Polisi Urus Gizi Nasional hingga Pangan, Eddy Hiariej: Prinsipnya 'To Serve'!

UU Baru Bolehkan Polisi Urus Gizi Nasional hingga Pangan, Eddy Hiariej: Prinsipnya 'To Serve'!

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 13:57 WIB

Tak Hanya Uang Tunai, KPK Amankan Dolar AS hingga Riyal dalam OTT Bupati Muara Enim Edison

Tak Hanya Uang Tunai, KPK Amankan Dolar AS hingga Riyal dalam OTT Bupati Muara Enim Edison

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 13:55 WIB

Selain Kantor WIKA, Polri Sisir Jakarta-Jatim, Geledah 3 Lokasi Terkait Korupsi PTPN XI

Selain Kantor WIKA, Polri Sisir Jakarta-Jatim, Geledah 3 Lokasi Terkait Korupsi PTPN XI

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 13:52 WIB

Menteri Keamanan Israel Jadi Tersangka Penyiksaan Aktivis Global Flotilla Sumud

Menteri Keamanan Israel Jadi Tersangka Penyiksaan Aktivis Global Flotilla Sumud

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 13:48 WIB

Nama OB Dicatut, KPK Bongkar Taktik Bupati Muara Enim Edison Tampung Duit Haram Rp2 Miliar

Nama OB Dicatut, KPK Bongkar Taktik Bupati Muara Enim Edison Tampung Duit Haram Rp2 Miliar

News | Selasa, 09 Juni 2026 | 13:43 WIB