Suara.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Basaria Panjaitan meminta Pemprov Jakarta memperbaiki masalah pengelolaan asat daerah. Karena tidak baik dalam pengelolaan aset, pemerintah Jakarta mendapat rekor empat tahun berturut-turut menerima opini Wajar Dengan Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan.
"DKI masih belum dapat predikat WTP (wajar tanpa pengecualian). Nggak apa-apa. Kan masih ada tahun depan," ujar Basaria saat menyampaikan kata sambutan di rapat koordinasi dan supervisi, pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (4/10/2017).
Basaria menerangkan beberapa ruang terbuka hijau dan ruang publik terpadu ramah anak di Jakarta juga tidak memiliki pedoman dan syarat yang jelas. Dengan begitu, ia khawatir ke depannya akan ada oknum yang menjual lahan itu pada orang lain.
"Sampai saat ini belum ada aplikasi pendataan seluruh aset tanah yang dimiliki. Ini nanti akan dibuat bersama benahi itu," kata Basaria.
Kemudian ia menyarankan setiap pembelian tanah di Jakarta dilakukan di tingkat wali kota. Hal ini dikarenakan wali kota yang mengetahui kondisi wilayahnya masing-masing.
"Jangan sampai ada pembelian (tanah) yang sudah dibeli di Jakarta Barat dibeli dua kali, contohnya seperti itu. Kita akan coba sistem apa yang paling baik, tim kita akan bantu full. Masalah tanah sering terjadi perebutan temasuk kekuasan dengan berbagai cara premanisme di sana," kata dia.
Selain itu, pengelolaan retribusi dan pajak daerah juga menjadi sorotan tim selama 3 bulan melakukan pemantauan. Basaria meminta pemerintah Jakarta perbaiki hal tersebut.
"Kemudian banyak tunggakan pajak kendaraan bermotor dan PBB yang perlu dilakukan pola strategis cara penagihannya.Termasuk moge, mobil mewah, apakah sudah bayar pajak?" kata dia.
"Termasuk juga pajak hotel dan restoran. Kalau tidak salah, restoran dan hotel sudah terintegrasi dengan Pemdanya. Sehingga pada saat kita makan di sana langsung ketahuan pajak yang dibayarkan wajib pajak," Basaria menambahkan.
TERPOPULER
