Suara.com - Koordinator Pemenangan Pemilu Indonesia I DPP Partai Golkar Nusron Wahid mengakui hingga saat ini para pengurus DPP Partai Golkar sedang menanti jawaban dari Setya Novanto terkait kesiapannya tetap menjadi Ketua Umum atau nonaktif sebagaimana hasil rekomendasi dari tim kajian elektabilitas partai.
"Nanti di rapat pleno itu kan jawaban bisa, pertama, oke saya bisa terima, saya nonaktif. Bisa juga, saya nggak mau. Itu bisa. Kemudian bisa juga, ayo kita bersama-sama. Bisa juga," kata Nusron di Hotel Sultan Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (5/10/2017) malam.
Namun demikian, Nusron mengaku tidak mengetahui kapan rapat pleno akan dilangsungkan. Sebab hingga saat ini belum ada keputusan dari DPP.
Secara pribadi, Nusron mengatakan pentingnya dilakukan evaluasi dan refleksi secara total terhadap partai berlambang pohon beringin. Da menilai ada yang salah dalam hal pengelolaan organisasi, terutama terkait perilaku politik kader Partai Golkar.
"Bayangkan, dalam waktu satu bulan ada tujuh kader kita yang ketangkap KPK. Karena itu kita perlu reflektif dan perlu koreksi total supaya partai betul-betul mencerminkan kehendak dan aspirasi daripada rakyat," ujar Nusron.
Mengacu pada jargon Partai Golkar "suara Golkar suara rakyat" mestinya kehendak rakyat menjadi hal yang paling utama untuk ditunaikan, salah satunya pemberantasan korupsi.
Berdasarkan sejumlah hasil lembaga survei, partai yang diinginkan oleh masyarakat adalah partai yang tidak berperilaku koruptif dan mendukung pemberantasan korupsi.
Sementara di Partai Golkar sendiri, lanjut Nusron, dalam rentan waktu satu bulan, ada tujuh kader Partai Golkar yang ditangkap gara-gara kasus korupsi.
"Ini kan tentunya ada sesuatu yang salah di manajemen pengelolaan partai ini. Pasti ada hal yang salah dalam maksud dan tujuan berpolitik mencapai kekuasaan. Kok sampai kemudian tujuh orang dalam sebulan itu koruptif. Tidak ada partai lain lho. sampai sebulan tujuh kader. Rekor itu lho. Naudzubillahimindzalik," tutur Nusron.
Nusron mencurigai penyebab prilaku kader Partai Golkar demikian yaitu terdapat biaya politik tinggi di dalam diri partai. Bisa mahar politik terlalu tinggi, atau bisa juga terdapat proses transaksionalisme yang keliru dalam tiap pengambilan keputusan politik.
"Atau mmang yang bersangkutan itu tamak. Hanya ingin berlomba-lomba menumpuk kekayaan dari jabatan, bukan berlomba-lomba mencapai kebaikan dalam rangka mencapai Kesejahteraan Rakyat. Akan tetapi berlomba-lomba untuk menumpuk kekayaan dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya," kata Nusron.
Sebab itu, Nusron mengusulkan agar dibuat satu instrumen tegas supaya para kader Partai Golkar tak mudah menyahgunakan kewenangannya.
"Partai Golkar ini harus mempunyai komitmen yang sangat tegas. Harus dibuat instrumen sistem yang jelas supaya tidak ada lagi kadernya yang bertindak dan berperilaku koruptif. Jadi itu refleksinya yang harus kita bangun," kata Nusron.
TERPOPULER
