Jokowi Minta Kepala Daerah Kendalikan DPRD yang Minta Jatah

Pebriansyah Ariefana | Erick Tanjung | Suara.com

Selasa, 24 Oktober 2017 | 16:48 WIB
Jokowi Minta Kepala Daerah Kendalikan DPRD yang Minta Jatah
Presiden Joko Widodo dalam memberi Pengarahan Kepada seluruh Gubernur, Wali Kota dan Bupati di Istana Negara, Selasa (24/10/2017). (suara.com/Erick Tanjung)

Suara.com - Presiden Joko Widodo meminta kepada semua kepala daerah agar mengelola anggaran daerah, APBD secara baik dengan skala prioritas yang terukur. Sebab selama ini kepala derah mengelola APBD dengan cara-cara lama.

"Saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa politik anggaran itu perlu. Tetapi pengelolaan APBD jangan lagi memakai pola lama," kata Jokowi dalam memberi Pengarahan Kepada seluruh Gubernur, Wali Kota dan Bupati di Istana Negara, Selasa (24/10/2017).

Menurutnya hampir semua kepala daerah mengelola APBD dengan pola lama. Dia mencontohkan, misalnya anggaran daerah sebesar Rp1 triliun, kepala daerahnya langsung membagi ke Dinas-dinas. Kemudian tahun berikutnya naik 10 persen menjadi Rp1,1 triliun, kenaikan Rp100 juta itu dibagi lagi ke Dinas Dinas.

"Dan yang ngedrive itu lebih banyak di Kadis Keuangan, sekarang namanya Badan Keuangan Daerah dan Bappeda-nya. Harusnya yang menentukan itu kepala daerah, misalnya saya ingin infrastruktur dua tahun rampung. Oleh Sebab itu saya minta 60 persen anggaran di sini. Dengan begitu barangnya akan kelihatan kalau Bapak/Ibu berani menentukan begitu, tugasnya pemimpin di daerah seperti itu," ujar dia.

"Misal mau menganggarkan ada 10 pasar, minta saja, saya minta pasar ini selesai dua tahun, ya sudah anggarkan ke situ. Pasti barangnya akan jadi, akan rampung. Bapak/Ibu semuanya meninggalkan legacy yang baik, jangan diecer-ecer, tidak ada itu yang nama barangnya akan nongol, percaya saya," tambah dia.

Selanjutnya tugas kepala daerah itu adalah melobi DPRD agar menyetujui program-program yang dianggarkan tersebut. Namun kepala daerah juga harus bisa mengendalikan DPRD yang meminta 'jatah' dari proyek-proyek pemerintah daerah tersebut.

"Tugas pmimpinnya adalah bagaimana melobi agar DPRD setuju sesuai dengan kehendak kepala daerah. Sering kita ingin seperti itu, DPRD-nya, Komisi-nya diberi sekian miliar, Komisi ini diberi sekian miliar, kan jadi rebutan seperti ini, iya nggak? Benar nggak? Itu tugas saudara-saudara untuk mengendalikan. Kalau tidak bisa mengendalikan artinya Bapak/Ibu bapak, saudara-saudara nggak kuat, nggak strong. Saya yakin bisalah, asal niat kita baik," kata dia.

"Ini yang perlu saya ingatkan soal APBD, fokus dan konsen ke apa yang Bapak/Ibu inginkan".

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Beserta Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Jokowi Tunda Pembentukan Densus Tipikor

Jokowi Tunda Pembentukan Densus Tipikor

News | Selasa, 24 Oktober 2017 | 14:47 WIB

Jokowi Waspadai Ancaman Kesehatan Global ke Indonesia

Jokowi Waspadai Ancaman Kesehatan Global ke Indonesia

News | Selasa, 24 Oktober 2017 | 14:07 WIB

Ditolak Masuk AS, Ini Perintah Jokowi Pada Panglima TNI

Ditolak Masuk AS, Ini Perintah Jokowi Pada Panglima TNI

News | Selasa, 24 Oktober 2017 | 12:22 WIB

Fahri Jawab Sindiran Jokowi Agar UU Jangan Dijadikan Proyek

Fahri Jawab Sindiran Jokowi Agar UU Jangan Dijadikan Proyek

News | Selasa, 24 Oktober 2017 | 11:28 WIB

Jokowi: Penyakit di Utara Dunia Bisa Menyebar ke Selatan Dunia

Jokowi: Penyakit di Utara Dunia Bisa Menyebar ke Selatan Dunia

News | Selasa, 24 Oktober 2017 | 11:12 WIB

Ini Alasan Jokowi Selalu "Blusukan" ke Pelosok Nusantara

Ini Alasan Jokowi Selalu "Blusukan" ke Pelosok Nusantara

News | Selasa, 24 Oktober 2017 | 05:32 WIB

Presiden Jokowi: Aturan Bertumpuk Memperlambat Pembangunan

Presiden Jokowi: Aturan Bertumpuk Memperlambat Pembangunan

Bisnis | Selasa, 24 Oktober 2017 | 03:50 WIB

Din Syamsuddin Jadi Utusan Khusus Jokowi

Din Syamsuddin Jadi Utusan Khusus Jokowi

Foto | Senin, 23 Oktober 2017 | 19:19 WIB

Jokowi Ungkap Din Syamsuddin Sempat Bimbang Jabat Utusan Presiden

Jokowi Ungkap Din Syamsuddin Sempat Bimbang Jabat Utusan Presiden

News | Senin, 23 Oktober 2017 | 19:14 WIB

Terkini

Babak Baru Korupsi Kuota Haji: KPK Tetapkan Petinggi Maktour dan Ketum Kesthuri Sebagai Tersangka

Babak Baru Korupsi Kuota Haji: KPK Tetapkan Petinggi Maktour dan Ketum Kesthuri Sebagai Tersangka

News | Selasa, 31 Maret 2026 | 00:33 WIB

Usut Tuntas Kasus Aktivis KontraS, Ketua YLBHI Desak Polri Tangkap Otak di Balik Teror Air Keras

Usut Tuntas Kasus Aktivis KontraS, Ketua YLBHI Desak Polri Tangkap Otak di Balik Teror Air Keras

News | Senin, 30 Maret 2026 | 22:53 WIB

PDIP Kutuk Keras Penyerangan TNI di Lebanon, Megawati Beri Instruksi Khusus Ini ke Kader

PDIP Kutuk Keras Penyerangan TNI di Lebanon, Megawati Beri Instruksi Khusus Ini ke Kader

News | Senin, 30 Maret 2026 | 22:10 WIB

Negosiasi Selat Hormuz Berlanjut, Menlu Sugiono: Ada Sinyal Positif untuk Kapal RI

Negosiasi Selat Hormuz Berlanjut, Menlu Sugiono: Ada Sinyal Positif untuk Kapal RI

News | Senin, 30 Maret 2026 | 21:53 WIB

Minta Polisi Ungkap Pendana Isu Ijazah Palsu, Tim Hukum Jokowi: Saya Dengar Ada 'Charlie Chaplin'

Minta Polisi Ungkap Pendana Isu Ijazah Palsu, Tim Hukum Jokowi: Saya Dengar Ada 'Charlie Chaplin'

News | Senin, 30 Maret 2026 | 21:34 WIB

Mendagri Tito Apresiasi BSPS, Program Perumahan Bantu Warga Kurang Mampu

Mendagri Tito Apresiasi BSPS, Program Perumahan Bantu Warga Kurang Mampu

News | Senin, 30 Maret 2026 | 21:13 WIB

Mahfud MD Curhat di DPD: Laporan Reformasi Polri Rampung, Tapi Belum Diterima Presiden

Mahfud MD Curhat di DPD: Laporan Reformasi Polri Rampung, Tapi Belum Diterima Presiden

News | Senin, 30 Maret 2026 | 21:07 WIB

Imigrasi Ngurah Rai Amankan Buronan Interpol Asal Inggris

Imigrasi Ngurah Rai Amankan Buronan Interpol Asal Inggris

News | Senin, 30 Maret 2026 | 20:38 WIB

Geledah Kantor PT AKT, Kejagung Temukan Tumpukan Dolar Senilai Rp 1 Miliar!

Geledah Kantor PT AKT, Kejagung Temukan Tumpukan Dolar Senilai Rp 1 Miliar!

News | Senin, 30 Maret 2026 | 20:01 WIB

Menaker Dorong Layanan Kemnaker Lebih Responsif dan Mudah Diakses Masyarakat

Menaker Dorong Layanan Kemnaker Lebih Responsif dan Mudah Diakses Masyarakat

News | Senin, 30 Maret 2026 | 19:42 WIB