REGIONAL:
Suara.com - Menanti sesuatu adalah waktu paling membosankan dan menjengkelkan bagi banyak orang, namun itu tak berlaku bagi warga Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara. Mereka tak pernah bosan menanti realisasi janji-janji muluk pemerintah untuk diberikan hak untuk tinggal dan hidup layak.
Berkali-kali diiming-imingi kehidupan layak, berkali-kali pula janji itu kandas di tengah jalan. Berharap dan berharap lagi, entah akan sampai kapan.
Pada sebuah gubuk terbuat dari triplek, seorang ibu bernama Darmadiani mencurahkan perasaan kesalnya pada penguasa. Janji yang tak kunjung ditepati menjadi saksi saat rumah-rumah mereka diratakan dengan tanah, demi pembangunan yang berpihak pada pemilik dana.
"Tak ada yang bisa menjamin hidup kami di sini. Kami berusaha, semua kesempatan kami ambil. Misalnya awal-awal itu kami masih demo Ke Balai Kota, Komnas HAM, Melapor Bareskrim segala upaya sudah kami lakukan," kata Darma kepada Suara. com, di Kampung Akuarium, Selasa (31/19/2017).
Joko Widodo yang kekinian menjadi Presiden RI, kata Darma, pernah mendatangi mereka dalam masa kampanye untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta tahun 2012.
Kala itu, Jokowi dan warga setempat menyepakati kontrak politik yang salah satunya berisi janji untuk menjaga agar kampung itu tak digusur. Tapi, Darma sadar, kontrak politik yang hanya berkekuatan kertas dan materai tak bisa dijadikan pegangan.
Kampung para nelayan itu ternyata tak bisa dihindarkan dari alat berat, saat Jakarta dipimpin oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), persisnya setelah Jokowi menjadi presiden. Reklamasi teluk Jakarta mengharuskan mereka kehilangan rumah yang berpuluh-puluh tahun mereka tinggali.
"Sebenarnya, kontrak politik juga bagi kami tidak ada kekuatan hukumnya. Karena ternyata kan sampai hari ini, Jokowi tak juga bertanggung jawab atau tidak bisa dituntut. Tapi kan ya namanya orang hidup, kami harus berharap, berusaha dan berjuang," tutur Darma.
Setelah sempat kehilangan harapan, warga Kampung Akuarium lagi-lagi diberi harapan oleh pemimpin baru DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.
Lagi-lagi, kontrak politik menjadi satu-satunya senjata untuk mengikat sang penguasa yang butuh suara saat pemilu tiba.
"Di antara pasangan calon kemarin itu, kebetulan ada Pak Anies-Sandi yang sejalan dengan keinginan kami. Mereka berjanji membangun kembali kampung kami. Karena tuntan kami bukan meminta ganti rugi, tapi kami kampung ini dibangun kembali. Bagi kami kampung ini segalanya, tidak bisa dihargai dengan apapun. Mudah mudahan pak Anies-Sandi menetapi janjinya," ujar Darma.
Darma menginsyafi, kontrak politik bukan senjata yang ampuh untuk menagih janji Anies-Sandi. Namun dia yakin, pemimpin yang katanya tidak akan menggusur itu akan merealisasikan semua janji politik termasuk akan membangun kembali perkampungan nelayan.
Jika Anies-Sandi tidak mau menepati janji, maka Darma dan warga kampung Akuarium lain akan mengingatkan mereka, seperti yang lakukan terhadap Jokowi dan Ahok.
"Namanya pemimpin sudah ingkar dari janji-janjinya, tugas warga yang mengingatkan, mengawal dan akan memprotes. Namanya orang salah ya akan kita peringati, sekali dua kali kalau nggak ya kita akan aksi lagi. Kita akan tetap tagih dia, bakal tetap mengingatkan," ucap Darma.
TERPOPULER
