Suara.com - Presiden Joko Widodo lupa dengan istilah TGPF. Ini terjadi ketika dia ditanya mengenai desakan koalisi masyarakat sipil antikorupsi untuk membentuk tim gabungan pencari fakta kasus teror air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.
"TGPF itu apa?" kata Jokowi ketika ditanya jurnalis di tengah acara peresmian dua ruas jalan tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu (Becakayu), Jumat (3/11/2017).
Jurnalis pun menjelaskan apa itu TGPF dan konteksnya. Barulah Jokowi ingat.
"Oh, nanti nantilah kapolri saya undang, saya panggil. Prosesnya sudah sejauhmana, yang jelas semua masalah harus gamblang, harus jelas, harus tuntas," ujar dia.
Jokowi menekankan bahwa kasus penyerangan terhadap Novel -- di tengah penanganan kasus korupsi -- harus dituntaskan Polri.
Sebelumnya, para mantan pimpinan KPK dan aktivis hak asasi manusia mendatangi gedung KPK, Selasa (31/10/2017).
Kedatangan Abraham Samad, Busyro Muqoddas, M. Yasin, Mochtar Pabotinggi, Bambang Widjojanto, Najwa Shihab, Usman Hamid, Haris Azhar, untuk mendesak penyelesaian kasus penyerangan terhadap penyidik Novel Baswedan.
"Kita kedatangan banyak tokoh dari LSM, dari mantan pimpinan, perguruan tinggi dan LBH datang ke kita, terutama yang ditanyakan adalah mengenai tindak lanjut Novel Baswedan," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.
Busyro mengatakan kehadiran tokoh-tokoh anti korupsi hari ini sekaligus untuk memberikan dukungan KPK yang tengah menghadapi serangan dari aspek hukum maupun politik.
"Ada satu persoalan belum ada penyelesaian dan tidak ada tanda-tanda selesai mengenai kasus yang menimpa Novel Baswedan. Masuk hari ke 202, kami berdiskusi, kami sepakat, kasus ini bukan serangan ke pribadi Novel, tapi serangan ke KPK dan serangan ke KPK, sistem pemberantasan korupsi," kata Busyro.
Abraham Samad prihatin sampai hari ini orang yang menyiram air keras terhadap Novel belum berhasil diungkap polisi.
"Pada kesimpulan, kami mengusulkan ke pimpinan KPK untuk bisa menyampaikan ke bapak presiden untuk sesegera mungkin membentuk TGPF kasus Novel, karena dalam waktu cukup lama aparat kepolisian tidak mampu mengungkap kasus ini dan khawatir kalau kasus Novel tidak pernah diungkap tidak menutup kemungkinan kasus-kasus ini kembali terjadi," kata Abraham.
Mochtar Pabotinggi mengatakan pembentukan TGPF penting dalam kasus ini.
"Keengganan, keraguan, kepengecutan dari pimpinan barangkali untuk buat TGPF jadi bulan-bulanan dia defensif, diserang terus dalam permainan defensif cara konyol, harus ofensif, kalau ofensif kita menangkan kasus Setnov, juga orang-orang KPK tidak jadi bulan-bulan-bulanan. Kalau ofensif lawan jadi defensif, kalau defensi ini jadi bulan-bulanan terus, ini yang sangat patut disayangkan," kata Mochtar.
Mochtar meminta Presiden Joko Widodo bersikap tegas mendorong polisi menyelesaikan kasus Novel.
"Ini kepentingan Presiden Jokowi sendiri, kalau Jokowi tidak punya niat baik untuk mendorong TGPF, dia mendapat the doubt of the people, ini beneran mau dibela nggak KPK? Jadi ini tidak dibela, jadi ditekankan membuka kasus Novel dan penyerangnya dibongkar, membela KPK sekarang dan seterusnya," kata Mochtar.
TERPOPULER
