Karenanya, ia menilai APBD 2018 ini merupakan wujud “nota perdamaian” antara pemprov dan DPRD yang ketika era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat kerap bersitegang mengenai dana anggaran.
"Sikap berdamai ini tak elok jika harus ditukar dengan penambahan pos-pos kegiatan yang berimbas pada semakin membengkaknya anggaran DKI," terangnya.
Menurut Rian, Pemprov DKI masih berpikir keras untuk mencari solusi defisit penganggaran tahun depan. Ditambah lagi, masih adanya tantangan besar bagi pemerintah Ibu Kota untuk mencapai target pendapatan yang dalam tiga tahun terakhir tak pernah sampai hasil maksimal.
"Namun, yang jauh lebih penting adalah masih banyak kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi seperti kestabilan harga kebutuhan bahan pokok, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perumahan yang layak," tandasnya.
