Reuni 212, Kapitalisasi Sentimen Agama dalam Politik

Ia mengatakan, selain memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, reuni itu hanya untuk mensyukuri persatuan umat Islam pada aksi anti-Ahok tahun 2016.

" Reuni Akbar Alumni 212 bukan dalam konteks politik tertentu. Kami mengadakan ini sebagai bentuk syukur atas kebersatuan umat. Yang tidak mau bersyukur juga tidak apa-apa tidak datang, berdoa saja dari rumah,” tukas Gatot di Wisma PHI, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat.

Pemilu 2019

Sementara dua hari sebelumnya, Kamis (30/11), Kapolri Jenderal Tito Karnavian menilai acara reuni tersebut secara terang-terangan bermuatan politis.

"Ini juga tidak akan jauh-jauh dari politik juga. Politik 2018/2019 (pemilihan umum). Sudahlah, ini pasti larinya ke arah politik 2018/2019," kata Tito seusai menghadiri acara di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta.

Kelompok tersebut, sejak Desember 2016 hingga Pilkada DKI Jakarta 2017 selesai, getol menggelar aksi menuntut Gubernur DKI kala itu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dihukum karena mengutip surah Alquran dalam pidatonya.

Ahok kala itu juga berstatus calon petahana dalam pilkada, dan pada putaran kedua pemilihan harus head to head dengan Anies Baswedan yang kekinian menjadi Gubernur DKI.

"Kalau yang dulu kan banyak kepentingan politik. Jelas sekali arahnya ke mana kan. Itu kan arahnya ke gubernur yang lama. Politiknya tinggi sekali," tukas Tito.

Modal Politik

Koordinator Setara Institute Hedardi menilai, gerakan yang lahir dari arena Pilkada DKI ini dinilai para elite bisa menjadi alat politik di masa depan. Setidaknya, serangkaian gerakan mereka bisa dimanfaatkan politik praktis.

“Perayaan 1 tahun aksi 212 telah menggambarkan secara nyata, bahwa aksi yang digagas oleh sejumlah elite Islam politik pada 2016 lalu adalah gerakan politik. Sebagai sebuah gerakan politik, maka kontinuitas gerakan ini akan menjadi arena politik baru, yang akan terus dibangkitkan sejalan dengan agenda-agenda politik formal kenegaraan,” tuturnya.

Hendardi mengatakan, menguasai ruang publik merupakan target para elite kelompok ini, untuk terus menaikkan daya tawar politik terhadap para pemburu kekuasaan atau kelompok politik yang sedang memerintah.

“Bagi mereka public space is politic (politisasi ruang publik). Jadi, meskipun gerakan ini tidak memiliki tujuan yang begitu jelas dalam konteks mewujudkan cita-cita nasional, gerakan ini akan terus dikapitalisasi (dijadikan modal untuk tawar-menawar dalam politik),” nilainya.

Hanya, gerakan 212 menggunakan pranata dan instrumen agama Islam, yang oleh banyak tokoh-tokoh Islam arus utama, justru dianggap memperburuk kualitas keagamaan di Indonesia.

Populisme agama, menurut dia, menghilangkan rasionalitas umat dalam beragama. Juga menghilangkan rasionalitas warga dalam menjalankan hak politiknya.

Namun, Hendardi menilai, gerakan ini mulai kehilangan dukungan sejalan dengan meningkatnya kesadaran warga untuk menjauhi praktik politisasi identitas agama. Warga juga telah menyadari bahwa gerakan semacam ini membahayakan kohesi sosial bangsa yang majemuk.

“Jadi, kecuali untuk kepentingan elite kelompok 212, maka gerakan ini sebenarnya tidak relevan menjawab tantangan kebangsaan dan kenegaraan kita,” tuturnya.

Untuk diketahui, sebelum eks demonstran anti-Ahok ini menggelar reuni, sejumlah pihak sudah mewanti-wanti agar mereka menaati perjanjian izin kegiatan mereka, yakni keagamaan, bukan politik.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, Jumat, menegaskan kawasan Tugu Monas tak boleh digunakan untuk kegiatan politik.

Ia mengatakan, ketentuan itu berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 186 Tahun 2017 yang mengubah Peraturan Gubernur N 160/2007 tentang Pengelolaan Kawasan Monumen Nasional.

Pergub yang baru diteken setelah ia dan Anies Baswedan menjadi pemimpin pemprov DKI itu menjelaskan, kawasan Tugu Monas bisa digunakan untuk kegiatan pendidikan, sosial, budaya, dan keagamaan.

"Karena yang dibolehkan di sini (kawasan Monas) adalah kegiatan keagamaan, kebudayaan, olahraga, dan sosial," tegas Sandiaga.