Suara.com - Seminar bersama membahas krisis Semenanjung Korea diselenggarakan oleh Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia dan Prodi Diplomasi Pertahanan FSP Universitas Pertahanan pada Selasa (19/12/2017) di Kampus UI, Depok, Jawa Barat.
Seminar dibuka secara resmi oleh Dekan FISIP UI Arie Setiabudi Soesilo, dan dihadiri oleh sivitas akademika UI dan Unhan, baik dosen maupun mahasiswa. Hadir pula Dubes Korea Utara Bapak An Kwan IL, pejabat Kemhan, Kemlu, Mabes TNI dan Mabes ketiga Angkatan, serta perwakilan dari LSM, think tank dan beberapa universitas, termasuk dari Seskoad, Seskoal dan Seskoau.
Tema seminar adalah “Diplomasi Pertahanan Menanggapi Krisis di Semenanjung Korea” menghadirkan tiga pembicara. Dalam seminar tersebut, Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan (FMP) Unhan Laksda TNI Amarulla Octavian, menyampaikan kepentingan nasional Indonesia sesuai Perpres Nomor.41 Tahun 2010.
"Kepentingan nasional kita untuk menjaga perdamaian dunia, termasuk perdamaian di Semenanjung Korea," kata Amarulla.
Kepentingan nasional tersebut menjadi dasar hukum diplomasi pertahanan Indonesia baik secara unilateral dengan Korea Utara maupun secara multilateral dengan negara-negara kawasan. "Ini selaras dengan Resolusi PBB dan ASEAN Charter," tambahnya.
Adapun Dirjen Asia-Pasifik dan Afrika Bapak Desra Percaya, membahas pentingnya mendahulukan peace treaty antara kedua Korea sebagai langkah awal yang signifikan menurunkan ketegangan di Semenanjung Korea. "Beberapa keputusan dasar ASEAN terkait dinamika konflik tersebut juga mengemuka untuk mengajak seluruh negara kawasan, termasuk Amerika Serikat dan sekutunya agar lebih menahan diri," ujarnya.
Dosen di Departemen Hubungan Internasional UI, Edy Prasetyono, memaparkan bagaimana senjata nuklir dapat menjadi instrumen politik internasional berikut konvensi internasional yang mengaturnya dalam konteks non proliferasi dan disarmament.
"Seminar ini dipandang penting untuk meningkatkan hubungan militer antara TNI dengan Angkatan Bersenjata Korea Utara lebih erat lagi sebagai wujud nyata diplomasi pertahanan guna memperkuat kebijakan dan politik luar negeri di masa mendatang," tutup Amarulla.
TERPOPULER
