Todung Mulya Lubis Diperiksa KPK Sebagai Tim Bantuan Hukum KKSK

Pebriansyah Ariefana, Nikolaus Tolen

Jum'at, 22 Desember 2017 | 18:35 WIB
Todung Mulya Lubis Diperiksa KPK Sebagai Tim Bantuan Hukum KKSK
Pengacara Todung Mulya Lubis. (suara.com/Nikolaus Tolen)

Suara.com - Pengacara Todung Mulya Lubis diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia kepada Bank Dagang Nasional Indonesia dengan tersangka Syafruddin Arsyad Tumenggung.

Usai diperiksa, Todung mengatakan terkait hal tersebut dirinya bertugas sebagai tim bantuan hukum kepada Komite Kebijakan Sektor Keuangan.

"Saya sebagai tim bantuan hukum KKSK, nah tim bantuan hukum KKSK waktu itu diangkat oleh pemerintah untuk membantu melakukan penilaian kepatuhan terhadap obligor-obligor bermasalah yang ditugaskan kepada kami," kata Todung di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (22/12/2017).

Todung mengatakan ada banyak obligor yang bermasalah pada saat itu. Salah satu di antaranya adalah Bank Dagang Nasional Indonesia milik Sjamsul Nursalim.

"Saya diminta oleh KKSK untuk melakukan kepatuhan terhadap obligor yang bermasalah, banyak waktu itu obligor yang bermasalah kan. Saat itu salah satunya BDNI," katanya.

Todung mengatakan tugasnya sebagai tim bantuan hukum sudah sesuai aturan dan dianggapnya telah selesai. Namun, dia tidak menjelaskan apa isi dari bantuan hukum tersebut.

"Kami sudah selesaikan tugas kami sebagai tim bantuan hukum KKSK dan saya hanya jelaskan seputar itu saja, substansi saya nggal ngomong," kata Todung.

Dalam kasus ini KPK baru menetapkan Syafruddin sebagai tersangka dan sudah menahannya, Kamis (21/12/2017) kemarin. Syarifuddin adalah mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Namun, penetapan dirinya sebagai tersangka diakui Syafruddin tidak melalui pertimbangan yang lengkap terkait penerbitan surat Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham kepada Sjamsul Nursalim oleh BPPN. Syamsul Nursalim adalah pemilik BDNI.

baca juga

"Pada hari ini saya diperiksa KPK dan dari proses pemeriksaan tadi, saya menilai penetapan tersangka oleh KPK belum sepenuhnya mempertimbangkan semua fakta-fakta penting berkaitan dengan penerbitan Surat PKPS kepada SN oleh BPPN," kata Syafruddin sebelum ditahan KPK.

Meski begitu, dia akan menghormati hukum yang ada serta siap bekerjasama dengan KPK.

"Tapi saya kira saya akan kooperatif melaksanakan apa yang disampaikan oleh KPK dan saya sampaikan di pengadilan nanti. Insyallah saya kira saya sudah punya kekuatan hukum dengan audit yang saya sampaikan ini. Karena inilah pegangan saya sebagai Ketua BPPN untuk menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya," katanya.

KPK sudah menerima hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan terkait kerugian negara yang diakibatkan oleh kasus tersebut. BPK menemukan kerugian negara dari kebijakan tersebut adalah Rp4,58 triliun dari total kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN sebesar Rp4,8 triliun

Menurut hasil audit investigatif BPK, disimpulkan, adanya indikasi penyimpangan dalam pemberian SKL kepada BDNI, yaitu: SKL tetap diberikan walaupun belum menyelesaikan kewajiban atas secara keseluruhan. Nilai Rp4,8 triliun terdiri dari: Rp1,1 triliun yang dinilai suistanable dan ditagihkan kepada petani tambak, sedangkan Rp3,7 triliun tidak dilakukan pembahasan dalam proses restukturisasi yang menjadi kewajiban obligor yang belum ditagihkan.

Dari nilai Rp1,1triliun itu kemudian dilelang oleh Pusat Pemulihan Aset dan didapatkan Rp220 miliar. Sementara sisanya Rp4,58 triliun menjadi kerugian negara.

Sebelumnya, KPK menduga kerugian negara yang disebab kan oleh kasus BLBI hanya Rp3,7 triiun. Namun, ternyata angka tersebut bertambah 0,88 triliun sehingga menjadi Rp4,58 triliun.

Dalam kasus ini, Syafrudin diduga menyalahgunakan kewenangan terkait penerbitan SKL tersebut.

Perbuatan Syafruddin juga diduga menguntungkan sejumlah pihak dan merugikan keuangan negara mencapai Rp4,58 triliun.‎ Akibat perbuatannyan dia disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP.‎

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Penuhi Panggilan KPK, Todung Diperiksa Kasus SKL BLBI

Penuhi Panggilan KPK, Todung Diperiksa Kasus SKL BLBI

News | Jum'at, 22 Desember 2017 | 17:03 WIB

Setelah Putrinya, Giliran Putra Setya Novanto Diperiksa KPK

Setelah Putrinya, Giliran Putra Setya Novanto Diperiksa KPK

News | Jum'at, 22 Desember 2017 | 10:21 WIB

Setelah Setnov, KPK Diminta Usut Dugaan Suap Zulkifli Hasan

Setelah Setnov, KPK Diminta Usut Dugaan Suap Zulkifli Hasan

News | Jum'at, 22 Desember 2017 | 05:33 WIB

KPK Limpahkan Berkas Eks Anak Buah Budi Karya ke Penuntutan

KPK Limpahkan Berkas Eks Anak Buah Budi Karya ke Penuntutan

News | Kamis, 21 Desember 2017 | 19:34 WIB

Putrinya Diperiksa, Mantan Istri Setya Novanto Datangi KPK

Putrinya Diperiksa, Mantan Istri Setya Novanto Datangi KPK

News | Kamis, 21 Desember 2017 | 15:30 WIB

Terkini

Polisi Musnahkan Sarana Diduga untuk Sabung Ayam di Trowulan Mojokerto

Polisi Musnahkan Sarana Diduga untuk Sabung Ayam di Trowulan Mojokerto

Jatim | Minggu, 22 November 2026 | 07:47 WIB

Gaji Tak Dibayar di Brunei, Polisi Ungkap Dugaan TPPO yang Berangkatkan 10 Pekerja Migran

Gaji Tak Dibayar di Brunei, Polisi Ungkap Dugaan TPPO yang Berangkatkan 10 Pekerja Migran

Jabar | Minggu, 22 November 2026 | 07:40 WIB

4 Shio Beruntung Hari Ini 22 November 2026: Masa Sulit Berakhir, Akhir Pekan Panen Hoki

4 Shio Beruntung Hari Ini 22 November 2026: Masa Sulit Berakhir, Akhir Pekan Panen Hoki

Lifestyle | Minggu, 22 November 2026 | 07:30 WIB

Fitur Baru! Gini Cara Edit Instagram Story yang Sudah Diposting Tanpa Perlu Hapus Unggahan

Fitur Baru! Gini Cara Edit Instagram Story yang Sudah Diposting Tanpa Perlu Hapus Unggahan

Tekno | Minggu, 22 November 2026 | 07:00 WIB

Review Film Pasukan 1000 Janda: Saat Luka Kehilangan Berubah Jadi Senjata Melawan Penjajah

Review Film Pasukan 1000 Janda: Saat Luka Kehilangan Berubah Jadi Senjata Melawan Penjajah

Your Say | Minggu, 22 November 2026 | 06:15 WIB

Luhut Dorong OJK Gunakan AI untuk Berantas Kecurangan di Pasar Modal

Luhut Dorong OJK Gunakan AI untuk Berantas Kecurangan di Pasar Modal

Bisnis | Minggu, 22 November 2026 | 06:15 WIB

Anti-Ribet: Ini Cara Aktivasi eSIM Telkomsel dan Indosat di Android dan iPhone

Anti-Ribet: Ini Cara Aktivasi eSIM Telkomsel dan Indosat di Android dan iPhone

Tekno | Minggu, 22 November 2026 | 06:00 WIB

Nataru 2026/2027, Ada Motor Gratis dan Diskon Tiket Kereta 30 Persen

Nataru 2026/2027, Ada Motor Gratis dan Diskon Tiket Kereta 30 Persen

Jakarta | Minggu, 22 November 2026 | 05:44 WIB

Jangan Sampai Salah, Ini Syarat dan Kriteria Berobat ke UGD Rumah Sakit Pakai BPJS Tanpa Rujukan

Jangan Sampai Salah, Ini Syarat dan Kriteria Berobat ke UGD Rumah Sakit Pakai BPJS Tanpa Rujukan

Lifestyle | Minggu, 22 November 2026 | 05:00 WIB

Area T-Zone Berminyak tapi Pipi Kering? Ini 7 Rekomendasi Sunscreen untuk Kulit Kombinasi

Area T-Zone Berminyak tapi Pipi Kering? Ini 7 Rekomendasi Sunscreen untuk Kulit Kombinasi

Lifestyle | Minggu, 22 November 2026 | 04:35 WIB

×