Suara.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) merekomendasikan Partai Golkar untuk menarik keputusan penunjukan Bambang Soesatyo sebagai Ketua DPR dan menggantinya dengan sosok yang tidak mempunyai rekam jejak bermasalah.
"Prasyarat dasar pemilihan pengganti Setya Novanto adalah anggota bersangkutan tidak pernah disebut atau diduga terlibat dalam kasus korupsi dan kejahatan lainnya serta bukan pihak yang secara aktif merongrong upaya pemberantasan korupsi," kata Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz dalam rilis, Senin (15/1/2018).
Menurut dia, penunjukan Bambang Soesatyo justru menunjukkan Partai Golkar mengabaikan kebutuhan DPR terhadap pimpinan yang kredibel dan mengonfirmasi bahwa partai pimpinan Airlangga Hartarto tersebut tidak belajar dari kelengahan sebelumnya.
Ia mengingatkan, saat Partai Golkar menunjuk Setya Novanto sebagai Ketua DPR, sejumlah pihak memberikan peringatan akibat citra Setya Novanto yang buruk karena banyak disebut dan diduga terlibat kasus korupsi.
"Hasilnya, sepanjang Setya Novanto menjabat, banyak kontroversi yang dilakukan oleh Setya Novanto dan berdampak buruk pada citra DPR. Mulai dari kasus selfie dengan Donald Trump, kasus Papa Minta Saham, hingga terakhir menjadi tersangka kasus korupsi KTP Elektronik. Rentetan kasus tersebut mengonfirmasi kekhawatiran publik mengenai sosok pilihan Partai Golkar," ucapnya.
ICW menyatakan, penunjukan Bambang yang juga duduk sebagai anggota pansus angket sangat bertolak belakang dengan keinginan Golkar untuk keluar dari pansus.
Ia mengingatkan bahwa Bambang Soesatyo pernah beberapa kali diperiksa KPK dalam kasus korupsi simulator ujian surat izin mengemudi di Korps Lalu Lintas Polri pada 2013.
LSM antikorupsi itu mengingatkan bahwa pada sisa waktu yang sempit serta di tengah sibuknya agenda politik legislatif dan elektoral, DPR mempunyai setumpuk pekerjaan rumah.
Salah satu pekerjaan rumah tersebut adalah mengembalikan kepercayaan publik yang semakin rendah.
Sebagaimana diwartakan, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo bertekad memperkuat tiga fungsi dasar DPR yaitu legislasi, pengawasan, dan anggaran yang disebutnya harus berjalan seiring dan saling mendukung. Bambang juga bertekad menjadikan DPR sebagai mitra yang bersahabat dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Dalam waktu sisa yang tidak terlalu lama, saya juga akan berupaya memperkuat fungsi dasar DPR RI, yaitu legislasi, pengawasan, dan anggaran," kata Bambang saat pidato pertamanya pada Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Senin.
Dia mengatakan ketiga fungsi itu harus berjalan seiring dan saling mendukung, termasuk penguatan tugas, fungsi dan kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang dianggapnya benteng kehormatan tidak saja untuk anggota DPR, tetapi juga DPR sebagai lembaga tinggi negara.
Ia mengatakan pimpinan DPR akan mendorong lahirnya produk-produk legislasi yang relevan dengan kepentingan jangka panjang Indonesia. DPR juga akan melakukan pengawasan yang saksama dan responsif kebutuhan rakyat serta memastikan alokasi anggaran yang mendorong kesejahteraan dan keadilan. (Antara)
TERPOPULER
