Raja Abdullah: Yerusalem Timur Harus Menjadi Ibu Kota Palestina

Suara.com - Raja Jordania Abdullah II, Minggu (21/1/2018), mengungkapkan keprihatinannya atas keputusan Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, dengan mengatakan bahwa Yerusalem Timur harus menjadi Ibu Kota Palestina di masa depan.

Dalam sambutannya saat melakukan pembicaraan dengan Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence di Amman, Raja Abdullah mengatakan bahwa satu-satunya solusi untuk konflik Israel-Palestina adalah solusi dua negara.

Jordania kehilangan Yerusalem Timur dan Tepi Barat pada Israel selama perang Arab-Israel 1967.

Pengakuan Amerika Serikat atas klaim Israel terhadap Yerusalem sebagai Ibu Kotanya mengingkari kebijakan luar negeri AS yang telah berlangsung selama beberapa dasawarsa, yang menyebutkan bahwa status kota itu harus diputuskan dalam negosiasi dengan Palestina, yang menginginkan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota negara masa depan mereka.

Raja Abdullah mengatakan langkah AS akan memicu radikalisme dan mengobarkan ketegangan Muslim dan Kristen.

"Bagi kami, Yerusalem adalah kunci bagi umat Islam dan Kristen, seperti juga Yahudi. Ini adalah kunci perdamaian di wilayah ini dan kunci untuk memungkinkan umat Islam untuk secara efektif melawan beberapa akar penyebab radikalisasi kami," katanya.

Para pejabat Palestina dari kelompok Fatah maupun Hamas pada, Sabtu (20/1/2018) lalu, menolak kunjungan yang akan dilakukan Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence ke Timur Tengah.

"Kunjungan Pence ke kawasan ini tidak bisa diterima karena dia adalah pendukung buta Israel," kata Osama Qawasmi, juru bicara Fatah di Tepi Barat, kepada Xinhua.

Qawami menyerukan perlawanan massal di Tepi Barat, Jalur Gaza dan Yerusalem Timur terhadap pengakuan AS atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Qawami mendesak negara-negara Arab agar tidak menerima kedatangan Pence sebagai balasan atas pengakuan AS soal Yerusalem itu serta karena keputusan AS untuk menghentikan bantuan keuangan kepada Badan Pekerjaan dan Pemulihan Perserikatan Bangsa-bangsa bagi Pengungsi Palestina (UNRWA).

"Tidak ada pembenaran untuk menerima pejabat AS (Pence--red) itu, sejak pernyataannya mengukuhkan pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel," kata Fawzi Barhoum, juru bicara Hamas.

Pence dijadwalkan mengunjungi Mesir, Jordania dan Israel dalam waktu empat hari. Namun, ia tidak akan melakukan pertemuan dengan pejabat-pejabat Palestina, yang menunjukkan kebuntuan dalam upaya pemerintahan Presiden AS Donald Trump menjembatani perdamaian antara Palestina dan Israel.

Trump bulan lalu mengumumkan pengakuan AS terhadap Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan bahwa pemerintahannya akan memindahkan Kedutaan Besar AS ke kota itu.

Pengakuan tersebut mengundang kemarahan secara luas dan kecaman dari banyak negara.

Ketegangan kembali muncul menjelang lawatan Pence ketika Amerika Serikat pada Selasa mengumumkan akan menarik 65 juta dolar dari 125 juta dolar AS rencana bantuan kepada UNRWA, yang selama berpuluh-puluh tahun telah dibayarkan untuk membantu pemenuhan kebutuhan medis dan pendidikan bagi para pengungsi Palestina. [Antara]