Suara.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Didik Mukrianto menyangkan kebijakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang menunjuk dua jenderal polisi sebagai pelaksana tugas gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara.
"Kebijakan ini akan berpotensi bisa mengganggu lahirnya demokrasi yang bersih dan fair karena bisa berimplikasi kepada potensi tidak netralnya aparat dalam mengawal dan menjaga demokrasi," kata Didik di DPR, Jakarta, Jumat (26/1/2018).
Dua jenderal yang ditunjuk sebagai Plt Gubernur yaitu Asisten Kapolri bidang Operasi Irjen Mochamad Iriawan dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Irjen Martuani Sormin.
Menurut Didik, Polri sebagai aparat negara harus menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional, adil dan melayani masyarakat.
"Polri sebagai penegak hukum harus konsisten menegakkan hukum tanpa pandang bulu, tanpa tebang pilih, transparan, akuntabel dan profesional," ujar Didik.
Di sisi lain, kata dia, Polri sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah berfungsi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Polri wajib bertindak sebagai pelayan dan pengayom masyarakat dan membebaskan diri dari segala bentuk intervensi serta netral, khususnya dalam perhelatan demokrasi.
"Saya sungguh menyayangkan apabila pengisian jabatan Plt kepala daerah akan diisi oleh pejabat Polri. Pelaksanaan Pilkada dan demokrasi di daerah sangat potensial tidak bisa berjalan secara demokratis dan fair karena potensi munculnya ketidaknetralan aparat kepolisian dalam menjalankan tugas dan kewenangannya," tutur Didik.
Sebagai anggota Komisi III DPR Didik meminta kepada Kapolri dan Mendagri untuk menimbang kembali serta mengevaluasi penempatan pejabat Polri untuk menduduki Plt Kepala daerah.
"Dalam konteks menjaga keamanan dan ketertiban Pilkada, Polri seharusnya meminimalisir segala bentuk potensi kekawatiran publik akan netralitas Polri dalam Pilkada," kata Didik.
TERPOPULER
