Sembilan puluh persen bantuan untuk penderita busung lapar dan campak sudah sampai ke Suku Asmat (Papua) dan sebagian Papua Barat.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan program ini sesuai Instruksi Presiden Joko Widodo.
"Namun kemarin itu memang kita fokuskan untuk bisa hadir di Asmat, membawa semua programnya untuk bisa mengatasi empat hal terutama kesehatan, sosial budaya, infrastuktur, dan tata kelola pemerintahan," kata Puan di kantor Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2018).
Untuk mempercepat penanganan masalah, kata Puan, pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi.
"Sesuai dengan arahan bapak presiden juga sudah ditugaskan tim terpadu antara TNI-Polri untuk bisa masuk ke sana membawa semua bantuan supaya bisa langsung diterima, tidak hanya di kabupaten, tapi juga ke distrik-distrik dan desa desa yang ada di Asmat," katanya.
Mendistribusikan bantuan ke sebagian daerah di Papua dan Papua Barat tidak mudah dilakukan karena kondisi geografi.
"Namun, itu bukan menjadi alasan untuk tidak melakukan apa-apa. Negara harus tetap hadir, kita lakukan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus ikut terlibat dan nantinya ke depan akan kita lakukan pendampingan dengan membawa SDM dari luar Papua dan Papua Barat, tentu saja dengan melibatkan SDM yang ada di Papua," katanya.
Pemerintah juga akan meningkatkan bidang pendidikan dan kesehatan di sana. Mengatasi masalah di Papua dan Papua Barat, kata Puan, tidak sama dengan mengatasi persoalan di Jawa dan Sumatera.
"Perlu ada afirmasi khusus untuk bisa mengintervensi hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan di Papua. Karena selain letak geografis, perilaku, gaya hidup, tentu saja masalah pendidikan sangat berkaitan erat, sehingga tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri," lanjutnya.
"Setelah ini, saya akan minta koordinasi antara Bappenas kemudian antara Kemenko PMK, KSP, untuk bisa menjadi satuan tugas, yang harus terintegrasi dalam menjalankan semua program kementerian dan semua sudah setuju dan memahami apa saja yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya. Makanya kita bikin matriks sampai pembiayaannya, kira-kira biayanya kedepan berapa, jangka pendek, menengah, dan panjang berapa."
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan program ini sesuai Instruksi Presiden Joko Widodo.
"Namun kemarin itu memang kita fokuskan untuk bisa hadir di Asmat, membawa semua programnya untuk bisa mengatasi empat hal terutama kesehatan, sosial budaya, infrastuktur, dan tata kelola pemerintahan," kata Puan di kantor Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2018).
Untuk mempercepat penanganan masalah, kata Puan, pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi.
"Sesuai dengan arahan bapak presiden juga sudah ditugaskan tim terpadu antara TNI-Polri untuk bisa masuk ke sana membawa semua bantuan supaya bisa langsung diterima, tidak hanya di kabupaten, tapi juga ke distrik-distrik dan desa desa yang ada di Asmat," katanya.
Mendistribusikan bantuan ke sebagian daerah di Papua dan Papua Barat tidak mudah dilakukan karena kondisi geografi.
"Namun, itu bukan menjadi alasan untuk tidak melakukan apa-apa. Negara harus tetap hadir, kita lakukan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus ikut terlibat dan nantinya ke depan akan kita lakukan pendampingan dengan membawa SDM dari luar Papua dan Papua Barat, tentu saja dengan melibatkan SDM yang ada di Papua," katanya.
Pemerintah juga akan meningkatkan bidang pendidikan dan kesehatan di sana. Mengatasi masalah di Papua dan Papua Barat, kata Puan, tidak sama dengan mengatasi persoalan di Jawa dan Sumatera.
"Perlu ada afirmasi khusus untuk bisa mengintervensi hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan di Papua. Karena selain letak geografis, perilaku, gaya hidup, tentu saja masalah pendidikan sangat berkaitan erat, sehingga tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri," lanjutnya.
"Setelah ini, saya akan minta koordinasi antara Bappenas kemudian antara Kemenko PMK, KSP, untuk bisa menjadi satuan tugas, yang harus terintegrasi dalam menjalankan semua program kementerian dan semua sudah setuju dan memahami apa saja yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya. Makanya kita bikin matriks sampai pembiayaannya, kira-kira biayanya kedepan berapa, jangka pendek, menengah, dan panjang berapa."
