Kantor Staf Presiden Jokowi Akui Masih Ada Ketimpangan Sosial

Suara.com - Pemerintah mengakui masih ada ketimpangan sosial pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan Program Prioritas Kantor Staf Presiden RI Yanuar Nugroho mengatakan, adanya ketimpangan sosial akibat dampak dari beragam persoalan pembangunan infrastrukfur yang sejak lama tak terselesaikan.

"Iyalah masih (Ada ketimpangan), dan ini jangka panjang. Ini dampak dari masalah pembangunan yang cukup lama, dan pada zaman pemerintahan saat ini, kami mencoba untuk sedapat mungkin menanggapi beberapa persoalan ketimpangan," ujar Yanuar di Pisa Cafe, Menteng, Jakarta, Kamis (8/2/2018).

Pernyataan Yanuar menanggapi hasil survei International NGO Forum on Indonesian (INFID) terkait Indeks Ketimpangan Sosial 2017 sebesar 5,6 persen.

Adapun survei mengambil 2.250 partisipan di 34 provinsi selama dua bulan, yakni dari September hingga November 2018.

Yanuar menyebut, kepemimpinan Jokowi-JK fokus membangun infrastuktur di daerah dalam dua tahun pertama kekuasaannya.

Hal ini dilakukan agar akses menuju daerah terpencil dapat dijangkau, sehingga membuka keterisolasian warga.

"Kalau kami lihat, di dua tahun pertama memang fokus infrastruktur. Kenapa? Pertama membuka isolasi. Jadi tempat-tempat yang dtimpang ditanyakan mengapa daerah-daerah kaya sumber daya alam, tapi masih tetap miskin, karena salah satunya karena mereka terisolasi. Jadi tujuan adanya infrastruktur membuka isolasi," jelasnya.

Karenanya, dampak pembangunan infrastuktur tersebut, tak langsung dirasakan warga. Namun, dampak positif proyek itu bisa dirasakan pada 5 sampai 8 tahun sejak pembangunan selesai.

"Tapi kami tahu, pembangunan infrastruktur itu dampaknya tak bisa hari ini dibangun, besok ketimpangan langsung turun. Itu tak bisa, butuh waktu biasanya 5 sampai 8 tahun baru kelihatan dampaknya, tapi yang pertama dibuka dulu isolasinya," ucap Yanuar.

Tak hanya itu, Yanuar menambahkan, pada dua tahun terakhir kepemimpinan Jokowi JK, pemerintah fokus pada pemerataan kesejahteraan.

Adapun fokus pemerintah terkait pemerataan kesejahteraan yakni pertama fokus pada pendidikan, kemudian kesehatan dan sanitasi dasar air bersih.

"Karena itu, setelah tiga tahun, infrastruktur tetap akan jalan terus, tapi fokusnya ditingkatkan ke pemerataan. Terutama soal kesehatan, pendidikan, sanitasi dasar, air minum, air bersih,” tandasnya.

Untuk diketahui, dari angka 5,6 persen indeks ketimpangan sosial tahun 2017 hasil survei INFID, ada 10 sumber ketimpangan.

Kesepuluh ketimpangan itu dalam sektor penghasilan, pekerjaan, rumah, harta benda, kesejahteraan keluarga, pendidikan, lingkungan tempat tinggal, terlibat dalam politik, hukum, dan kesehatan.

"Ranah yang paling berperan sebagai sumber ketimpangan sosial adalah penghasilan yakni 71,1 persen, pekerjaan 62,6 persen, rumah 61,2 persen, harta benda 59,4 persen," kata Peneliti Utama Survei Ketimpangan Sosial 2017 INFID, Bagus Taqwin.

Kemudian, ketimpangan di ranah kesejahteraan keluarga 56,6 persen, di ranah pendidikan sebesar 54 persen, ranah lingkungan sebesar 52 persen, ranah terlibat dalam politik yakni 48 persen, ranah hukum 45 persen dan ketimpangan di ranah kesehatan sebesar 42,3 persen.