Jokowi Tekankan Pentingnya Birokrasi Kekinian ke Calon Hakim

Suara.com - Presiden Joko Widodo memberikan pembekalan kepada 1.591 CPNS / Calon Hakim 2018 di Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/2/2018).

Kepada para calon hakim ini, Jokowi mengingatkan pentingnya kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya untuk kemajuan bangsa.

Kemajuan sebagai bangsa ditentukan oleh pilar-pilar yang kuat dan kokoh, baik itu pilar kekuasaan legislatif, pilar kekuasaan eksekutif, maupun pilar kekuasaan yudikatif.

"Dan untuk menjadi pilar yang ‎kuat dan kokoh, kepercayaan adalah kunci. Kepercayaan dari rakyat, kepercayaan dari para pencari keadilan, kepercayaan dari dunia internasional," kata Jokowi.

Dia menuturkan, sebagai negara besar pemerintah sekarang sedang berusaha keras untuk melakukan lompatan lompatan kemajuan agar tak ketinggalan dari negara-negara lain.‎

Pada tahun ini misalnya, anggaran pembangunan infrastruktur lebih dari Rp400 triliun, diperkirakan selama lima tahun ke depan dibutuhkan anggaran sebesar Rpp5.400 triliun.

Anggaran sebesar itu‎ untuk membangun pelabuhan, bandara, jalan, jalan tol, pembangkit listrik, waduk, dan lainnya.

"Tahun ini pemerintah akan membangun jalan sepanjang 865 km, enam Airport atau Bandara, 15 pelabuhan, 54.000 hektare jaringan irigasi baru dan lebih dari 6.000 unit rumah susun," ujar dia.

Tahun 2019 nanti baru dimulai pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai pilar utama. Menurut dia, dunia berubah dengan cepat seiring revolusi industri.

"Inilah yang harus kita antisipasi, perubahan cepat ini berbasis digitalisasi, komputing power, dan data analytics. Pengaruh revolusi industri 4.0 ini akan melanda seluruh kehidupan masyarakat dan juga institusi negara, semua negara tidak bisa membendung ini," kata dia.

Kerja Birokrasi ‎Harus Berubah Efisien

‎Selain itu, seiring cepatnya sirkulasi informasi juga membuat sistem organisasi terutama di sektor swasta telah melakukan perubahan sangat besar. Sehingga cara kerja birokrasi juga harus berubah menjadi efisien, dan terbuka. Ditambah lagi masyarakat semakin kritis.

"Hati-hati, kesalahan sedikit yang dilakukan oleh aparat negara akan bisa tersebar luas di media sosial dengan begitu cepatnya, viral. Ini perubahan-perubahan yang harus kita antisipasi, oleh karena itu SDM kita harus semakin kompeten, semakin akuntabel, semakin ahli dan semakin update dengan kekinian," kata dia.

"Selain kemampuan teknis keahlian di bidang masing-masing. Social skill karakter kebangsaan kita tanggung jawab sosial juga semakin penting dan tentu saja yang utama adalah menjaga integritas, menjaga kepercayaan masyarakat, selalu memperkokoh penerapan Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia".