Indonesia Darurat Narkoba, Ini Bedanya Jokowi dengan Duterte

Suara.com - Negeri darurat narkoba sudah sejak beberapa tahun lalu disematkan oleh Presiden Joko Widodo kepada Indonesia.

Meski terasa dan terdengar pahit, namun fakta inilah yang harus ditelan bulat-bulat ketika Indonesia masih menjadi surga bagi sindikat narkoba kelas dunia.

Jokowi memang bukan seperti Duterte di Filipina yang memerintahkan tembak di tempat bagi pelaku kejahatan narkoba.

Mantan Gubernur DKI itu memang tidak memilih pemberantasan narkoba ala Duterte mengingat rezim kekejaman disadarinya akan meninggalkan luka sejarah yang traumatis.

Di sisi lain Indonesia sedang mengalami darurat narkoba yang tak beranjak usai. Tercatat sejak 1971 di era Presiden Soeharto pun Indonesia sudah menyandang predikat ini.

Maka sejak pertama menjabat sebagai Presiden pada 2014, Jokowi selalu menegaskan sikapnya yang jelas terkait perdagangan ilegal narkoba.

Dalam berbagai kesempatan, Jokowi membeberkan data dan fakta terkait narkoba yang terjadi di Indonesia dimana rata-rata 50 orang meninggal setiap hari akibat penyalahgunaan narkoba.

Jika dikalkulasi ada 18.000 jiwa yang meninggal tiap tahunnya. Belum termasuk 4,2 juta orang yang sedang direhabilitasi dan 1,2 juta yang tidak dapat direhabilitasi.

Maka ia pun menetapkan langkah strategis untuk menekan perdagangan narkoba sekaligus memberantas sindikatnya yang menggurita.

Jokowi memilih orang yang memiliki rekam jejak yang kuat, tegas, dan ditakuti dari jajaran kepolisian atau militer untuk membantu pekerjaannya di Badan Narkotika Nasional (BNN).

Budi Waseso adalah pilihan Jokowi langsung yang selama kariernya dianggap sebagai perwira Polri yang garang pada penjahat. Selepas meninggalkan jabatannya sebagai Kabareskrim Polri, Budi Waseso atau Buwas mendapatkan mandat untuk memimpin BNN.

Beredar kabar, dilantiknya Buwas sebagai Kepala BNN menciutkan nyali para pengedar narkoba ketika itu.

Kini menjelang pensiun sebagai perwira Polri, Jokowi pun memilih Irjen Pol Heru Winarko, Deputi Penindakan KPK untuk menggantikan Buwas.

Alasan Integritas Jokowi memang diam-diam mengamati sepak terjang Heru Winarko selama bertugas di KPK. Sempat terjebak kontroversi perihal surat peringatan dengan penyidiknya yang populer Novel Baswedan, tak kemudian menyurutkan langkahnya untuk tetap bersikap tegas sebagai Deputi Penindakan.

Posisi Deputi Penindakan memang layaknya algojo bagi KPK sekaligus gigi taring lembaga antirasuah tersebut.