Kemlu Mulai Verifikasi WNI di Luar Negeri untuk DPT Pemilu 2019

Pebriansyah Ariefana, Erick Tanjung

Kamis, 08 Maret 2018 | 17:47 WIB
Kemlu Mulai Verifikasi WNI di Luar Negeri untuk DPT Pemilu 2019
Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhammad Iqbal. (suara.com/Erick Tanjung)

Suara.com - Kementerian Luar Negeri mengumpulkan semua data warga negara Indonesia atau WNI yang berada di luar negeri untuk keperluan Daftar Pemilih Tetap (DPT). DPT WNI di luar negeri itu nanti guna Pemilu serentak 2019, yakni Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden.

Kementerian Luar Negeri akan berikan dukungan penuh, dengan mengumpulkan data WNI yang ada di luar negeri. Pengumpulan data WNI dilakukan oleh 129 perwakilan bersama Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipe, plus BNP2TKI.

"Karena banyak data beririsan dengan BNP2TKI, jadi total WNI di luar negeri 3,2 juta," kata Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhammad Iqbal di kantor Kemlu, Jakarta, Kamis (8/3/2019).

Dari 3,2 juta WNI yang berada di luar negeri dilakukan proses pembersihan data. Setelah dilakukan pembersihan data, terakhir menjadi 2,2 juta WNI. Artinya, terdapat satu juta data WNI ganda.

"Selebihnya data yang satu juta WNI ke mana? Selebihnya karena ada isinya data ganda. Jadi ada WNI yang ambil S1 di Singapura, kemudian S2 nya di Jerman, dua-duanya masih terdata, dengan sendirinya kami jadikan satu data," ujar dia.

Sementara itu, data 2,2 juta WNI di luar negeri tersebut sudah di serah kan oleh Kementerian Luar Negeri kepada KPU. Selanjutnya Kemlu dengan Kementerian Dalam Negeri melakukan verifikasi data WNI di luar negeri untuk NIK atau Nomor Induk Kependudukan.

"Karena basis pemilih luar negeri harus pakai NIK, kenapa pakai NIK supaya tidak ada DPT ganda. Jadi nanti kalau dikonfrontir data tersebut, akan ketahuan penggunaan data yang di luar negeri dan di dalam negeri," kata dia.

Selain itu, Kemlu juga akan membentuk panitia Pemilu di semua kantor perwakilan pemerintah Indonesia di Luar Negeri.

"Nanti kami akan bentuk panitia pemilih di semua perwakilan. Kemudian mulai 17 April akan dilakukan verifikasi dan pembersihan untuk data-data tersebut," ujar dia.

baca juga

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Jokowi Bentuk Tim Penjaringan Cawapres untuk Pilpres 2019

Jokowi Bentuk Tim Penjaringan Cawapres untuk Pilpres 2019

News | Kamis, 08 Maret 2018 | 13:15 WIB

Partai Idaman Tuding Pemerintah Lakukan Pembangkangan

Partai Idaman Tuding Pemerintah Lakukan Pembangkangan

News | Kamis, 08 Maret 2018 | 06:00 WIB

Mantan Ketua Panwaslu DKI: KPU - Bawaslu Tidak Taat UU Pemilu

Mantan Ketua Panwaslu DKI: KPU - Bawaslu Tidak Taat UU Pemilu

News | Kamis, 08 Maret 2018 | 05:30 WIB

Tidak Lolos Verifikasi Pemilu 2019, P3I: Kami Didzalimi KPU

Tidak Lolos Verifikasi Pemilu 2019, P3I: Kami Didzalimi KPU

News | Kamis, 08 Maret 2018 | 00:45 WIB

Partai Republik Sebut Penilaian KPU Ada yang Aneh

Partai Republik Sebut Penilaian KPU Ada yang Aneh

News | Rabu, 07 Maret 2018 | 23:45 WIB

Terkini

Pengungsi WNA di Setiabudi, Pramono Anung Akan Tertibkan Fasilitas Publik yang Disalahgunakan

Pengungsi WNA di Setiabudi, Pramono Anung Akan Tertibkan Fasilitas Publik yang Disalahgunakan

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 12:19 WIB

KPK Dalami Keterangan Bupati Kuansing soal Dugaan Amplop untuk Menhut Raja Juli

KPK Dalami Keterangan Bupati Kuansing soal Dugaan Amplop untuk Menhut Raja Juli

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 12:13 WIB

3 Pimpinan BGN Dilaporkan ke Ombudsman, Diduga Rangkap Jabatan di BUMN

3 Pimpinan BGN Dilaporkan ke Ombudsman, Diduga Rangkap Jabatan di BUMN

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 12:07 WIB

KPK Sita Uang Rp1,22 Miliar Valas hingga 55 Kg Logam Diduga Platinum

KPK Sita Uang Rp1,22 Miliar Valas hingga 55 Kg Logam Diduga Platinum

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:53 WIB

Hadiri Pelantikan Srikandi Jaga Desa, Hashim Djojohadikusumo Tekankan Pentingnya Peran Perempuan

Hadiri Pelantikan Srikandi Jaga Desa, Hashim Djojohadikusumo Tekankan Pentingnya Peran Perempuan

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:43 WIB

Kenakan Rompi Oranye KPK, Bupati Langkat Syah Afandin Bantah Sudah Tahu Ada OTT

Kenakan Rompi Oranye KPK, Bupati Langkat Syah Afandin Bantah Sudah Tahu Ada OTT

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:20 WIB

KPK Ungkap Kronologi Penemuan Uang Rp100 Juta di Bawah Jok Mobil dalam OTT Bupati Langkat

KPK Ungkap Kronologi Penemuan Uang Rp100 Juta di Bawah Jok Mobil dalam OTT Bupati Langkat

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:15 WIB

Bupati Langkat Diduga Terima Gratifikasi Rp3,5 Miliar, dari Jual Beli Jabatan hingga Seragam Sekolah

Bupati Langkat Diduga Terima Gratifikasi Rp3,5 Miliar, dari Jual Beli Jabatan hingga Seragam Sekolah

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:55 WIB

Bupati Langkat Diduga Terima Suap Rp 800 Juta untuk Proyek di Disdik dan Disperkim

Bupati Langkat Diduga Terima Suap Rp 800 Juta untuk Proyek di Disdik dan Disperkim

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:30 WIB

KPK Tetapkan Bupati Langkat dan Anggota Tim Suksesnya Jadi Tersangka Usai OTT

KPK Tetapkan Bupati Langkat dan Anggota Tim Suksesnya Jadi Tersangka Usai OTT

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:22 WIB

×