Suara.com - Bupati Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan Abdul Latif membantah 23 mobil dan delapan motor gede (moge) yang dimilikinya adalah hasil dari korupsi.
Latif yang juga sebagai pengusaha mengaku tak sulit untuk membeli kendaraan-kendaraan yang saat ini disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Aku pengusaha mas, kontraktor. Kalau untuk beli mobil segitu, enggak terlalu susah lah," katanya di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (3/4/2018).
Latif pun menampik keterkaitan dirinya yang disebut-sebut kerap memuluskan perizinan pertambangan maupun perkebunan di daerah yang dipimpinnya.
"Aku bupati yang menolak tambang, jadi nggak ada perizinan, enggak ada tambang batubara, enggak ada sawit di tempat aku. Jadi kita tidak bicara tambang, tidak bicara perizinan," kata Latif.
Meski menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK, Latif tetap menilai KPK telah salah menilai dirinya. Sebab, harta yang dimilikinya tersebut sudah ada sebelum dirinya menjabat sebagai Bupati HST pada 2016 lalu.
"Biarlah, biar KPK melaksanakan tugasnya dengan baik. Tapi, kalau aku menjabat dari 2016, kalau pembelian sebelum tahun 2016, ya logikanya seperti apa?" katanya.
Diketahui, delapan buah mobil mewah dari 23 mobil Abdul Latif yang disita oleh KPK telah tiba di Jakarta. Delapan mobil tersebut adalah dua buah mobil rubicon, dua mobil hummer, satu mobil Cadulac Escalade, satu mobil Vellfire, satu BMW Sport, dan satu buah mobil Lexus SUV.
Sementara delapan buah motor diantaranya empat buah sepeda motor Harley, satu BMW, satu Ducati, dan dua buah sepeda motor Trail KTM.
Mobil dan motor tersebut langsung dibawa ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Jakarta Barat.
Adapaun alasan kenapa 16 unit mobil dan motor dibawa ke Jakarta adalah berdasarkan analisis yang dilakukan oleh tim. Hal itu beekaitan dengan proses perawatan untuk mencegah penurunan nilai barang, kebutuhan pembuktian dan nanti jika dilakukan eksekusi dapat lebih efisien.
Sebelumnya, KPK menetapkan Abdul Latif sebagai tersangka dalam kasus ini setelah melakukan operasi tangkap tangan pada Kamis (4/1/2018). Selain Abdul Latif, KPK juga menetapkan tiga orang lainnya yakni Ketua Kamar Dagang Indonesia Hulu Sungai Tengah Fauzan Rifani, Direktur Utama PT Sugriwa Agung Abdul Basit, dan Dirut PT Menara Agung Donny Winoto.
KPK menduga adanya pemberian uang sebagi fee proyek pembangunan ruang Klas I, II, VIP, dan Super VIP di RSUD Damanhuri Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimatan Selatan. Aadapun dugaan komitmen fee proyek dalam ini adalah 7,5 persen atau sekitar Rp 3,6 miliar.
Sebagai pihak yang diduga penerima, Latief, Fauzan dan Abdul Basit disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.
Sementara itu, Donny Winoto sebagai pihak yang diduga pemberi disangka melanggar Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
TERPOPULER
