Suara.com - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengatakan, peristiwa di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Selasa (8/5/2018) lalu, menjadi peringatan dan pelajaran bahwa terorisme masih merupakan ancaman bagi bangsa dan negara Indonesia.
Terkait terorisme, dia mengatakan tidak ada satupun negara di dunia yang terbebas dari ancaman terorisme.
Terorisme, kata dia, tidak ada kaitan dengan ajaran agama tertentu. Motif terorisme bisa karena ekonomi, politik, kebudayaan, identitas dan ideologi baik agama maupun politik.
Penanganan terorisme, menurut dia, harus dilakukan pencegahan dan pemberantasan secara komprehensif melibatkan berbagai pihak. Polisi sebagai aparatur keamanan bertanggung jawab terhadap penindakan.
"Untuk pencegahan dapat dilakukan oleh elemen masyarakat termasuk organisasi agama, kepemudaan, media massa dan sebagainya. Pendekatannya juga harus menyeluruh, baik ekonomi, politik, pendidikan, olah raga, seni budaya, agama dan sebagainya," katanya di Jakarta, Kamis (10/5/2018).
Abdul Mu'ti juga meminta setiap pihak tidak saling menyalahkan dan mengutuk karena saat ini semua pihak harus saling bekerja sama.
Ia juga mengatakan, Kapolri Tito Karnavian perlu segera melakukan evaluasi atas kinerja jajarannya, termasuk penggunaan Mako Brimob sebagai tempat penahanan para tersangka tindak pidana.
Selain itu, dia mengatakan polisi harus mengedepankan proses investigasi terhadap penyebab kejadian secara seksama dan bijaksana.
"Jika ternyata ditemukan kesalahan dan keteledoran sudah seharusnya Kapolri memberikan sanksi yang tegas kepada jajarannya," kata dia.
Baca Juga: Kapolri: Pendekatan Lunak di Mako Brimob atas Pertimbangan HAM
Dia juga mengatakan PP Muhammadiyah menyampaikan duka cita kepada keluarga mereka yang meninggal dalam kerusuhan di Mako Brimob.
PP Muhammadiyah, kata dia, sangat prihatin atas kekerasan yang terjadi di Mako Brimob. [Antara]
