“Nah itu syarat yang saat ini sedang dijalankan,” jelasnya.
Sayangnya, Usman melihat pernyataan dari berbagai pejabat pemerintah Indonesia seolah - olah seolah Indonesia tidak punya UU yang menjadi paying hukum dalam situasi seperti saat ini.
“Seolah kita tidak punya payung hukum, kita tidak punya kewenangan, padahal ada. Tapi itu tidak tuntas.
Misalnya TNI tidak memiliki dasar pelibatan didalam urusan terorisme dan operasi militer lainnya, diluar perang, ada pasal 7 UU TNI, ada pasal 41 UU Polri tapi kedua UU ini mewajibkan pemerintah untuk menerbitkan produk hukum yang baru sebagai peraturan pelaksanaan,” jelasnya.
Usman menegaskan bahwa UU Polri adalah rancangan pemerintah. Sedangkan UU TNI mensyaratkan keputusan politik negara dalam bentuk UU perbantuan.
“Itu yang tidak tuntas,” tutur Usman.
