Suara.com - Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menilai untuk sementara waktu Kepolisian Indonesia diperbolehkan masuk ke lingkungan pendidikan, seperti kampus. Namun sebenarnya itu tidak diperbolehkan.
Dia mengomentari anggota Densus 88 yang merangsek masuk ke dalam lingkungan Universitas Riau (UNRI) untuk menangkap teroris yang merakit bom di sana. Anggota dari Fraksi PKS tersebut menjelaskan aparat keamanan diberi kewenangan untuk masuk ke lingkungan pendidikan tersebut tidak sesuai dengan teori-teori pendidikan.
"Semua kalau represif, diktator, otoriter apa segala macam tidak sesuai dengan kaidah-kaidah pendidikan ini kan nanti kontra produktif. Oleh karenanya, saya kira ini boleh lah sementara," kata Abdul di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPR-RI, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (4/6/2018).
Abdul khawatir apabila aparat keamanan terus diberi kewenangan untuk masuk area kampus dan melakukan penggeledahan, itu akan ditakutkan menganggu perkembangan psikologis mahasiswa.
"Kalau seperti itu depresi mereka. Kalau anak itu masih usia masih belia depresi itu menghancurkan sel otak sekian juta semakin bodoh kita kalau misalkan begitu nanti gak ada orang kreatif kita ini," ujar Abdul.
Oleh karena itu, ia berharap proses penggeledahan tersebut tidak hanya dipikirkan untuk waktu yang sementara akan tetapi juga untuk jangka panjang.
"Kita harus berpikir ke depan karena kita tidak bisa menyelesaikan problematika hanya untuk saat-saat yang penting. Sekarang selesai kemudian ke depan mau apa ini namanya nggak systemable kan," pungkasnya.
Untuk diketahui, Detasemen Khusus 88 Antiteror menyita empat unit bom rakitan berdaya ledak tinggi dari hasil penggerebekan di Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Riau, Kamis sore.
Dari penangkapan tersebut, juga disita empat bom siap ledak sebesar botol aqua dari Gelanggang Mahasiswa FISIP Unri. Selain itu, juga dsita serbuk putih teridentifikasasi sebagai TATP, yaitu bahan peledak jenis high explosive merupakan campuran hidrogen peroxida (H2O2).
