KPK Didesak Usut Kasus Dugaan Mahar Politik Sandiaga Uno

Reza Gunadha | Nikolaus Tolen | Suara.com

Rabu, 15 Agustus 2018 | 16:04 WIB
KPK Didesak Usut Kasus Dugaan Mahar Politik Sandiaga Uno
Forum Rakyat Menggugat menggelar aksi massa di depan gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (15/8/2018). [Suara.com/Nikolaus Tolen]

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi didesak menangkap bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno, karena diduga melakukan praktik politik uang.

Desakan itu diutarakan sekelompok orang yang mengatasnamakan Forum Rakyat Menggugat, dan menggelar aksi massa di depan gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (15/8/2018).

Riswan, Presidium FRM menuturkan, mereka juga mendesak KPK menangkap Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan,  Presiden PKS Sohibul Iman, dan Waketum Partai Gerindra Fadli Zon ata dugaan yang sama.

Pasalnya, keempat orang tersebut diduga sebagai sosok yang mengetahui mahar politik Sandiaga Uno senilai Rp 1 triliun untuk PKS dan PAN.

"FRM mendesak agar KPK segera tangkap para pelaku (pejabat negara) yang patut diduga sebagai pemberi dan penerima mahar Pilpres 2019," kata Presidium FRM Riswan saat berorasi.

Menurut Riswan, mereka berani mendesak KPK karena Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief sebelumnya telah mengungkapkan dugaan mahar politik Sandiaga Uno tersebut.

"Sementara pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra juga mengatakan, praktik itu byukan lagi gosip, tapi sudah menjadi masalah hukum. Maka, praktik itu bisa berdampak serius pada Sandiaga, Zulkifli Hasan sebagai Ketua MPR), Sohibul Iman anggota DPR, dan Fadli Dzon Wakil Ketua DPR," katanya.

Sandiaga sendiri sudah membantah adanya pemberian uang Rp 1 triliun kepada PAN dan PKS untuk memuluskan langkahnya jadi cawapres Prabowo. Hal itu juga dipertegas oleh Sudirman Said yang menjadi salah satu anggota tim pemenangan Prabowo - Sandoaga pada Pilpres 2019.

Menurut Sudirman, belum ada uang yang dikeluarkan oleh Sandiaga untuk kepentingan Pillres 2019.

"Belum, belum ada dana keluar," katanya saat mendampingi Sandiaga serahkan LHKPN ke KPK pada Selasa (14/8/2018).

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Beserta Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Jokowi Punya Utang Pribadi Mencapai Rp 1,1 Miliar

Jokowi Punya Utang Pribadi Mencapai Rp 1,1 Miliar

News | Rabu, 15 Agustus 2018 | 14:50 WIB

Berantas Korupsi Bersama, KPK dan Pemerintah Bentuk Timnas PK

Berantas Korupsi Bersama, KPK dan Pemerintah Bentuk Timnas PK

News | Rabu, 15 Agustus 2018 | 14:39 WIB

Kasus Suap Dana Perimbangan, KPK Periksa Wakil Ketua BPK

Kasus Suap Dana Perimbangan, KPK Periksa Wakil Ketua BPK

News | Rabu, 15 Agustus 2018 | 11:06 WIB

LHKPN Dinyatakan Lengkap, Harta Jokowi Belum Juga Diumumkan

LHKPN Dinyatakan Lengkap, Harta Jokowi Belum Juga Diumumkan

News | Rabu, 15 Agustus 2018 | 10:04 WIB

Terkini

Mendagri Terbitkan SE, Atur Ketentuan Transformasi Budaya Kerja bagi ASN Pemda

Mendagri Terbitkan SE, Atur Ketentuan Transformasi Budaya Kerja bagi ASN Pemda

News | Rabu, 01 April 2026 | 10:31 WIB

Tak Semua ASN Bisa WFH, Ini Daftar Sektor Pelayanan Publik yang Tetap Wajib Masuk Kantor

Tak Semua ASN Bisa WFH, Ini Daftar Sektor Pelayanan Publik yang Tetap Wajib Masuk Kantor

News | Rabu, 01 April 2026 | 10:27 WIB

Update Kasus TPKS Gedung DPP Bapera: Konfrontir Saksi Berujung Ricuh, Polisi Amankan Pelaku

Update Kasus TPKS Gedung DPP Bapera: Konfrontir Saksi Berujung Ricuh, Polisi Amankan Pelaku

News | Rabu, 01 April 2026 | 10:24 WIB

WFH ASN Bukan Work From Anywhere, Kemenag Tegaskan Pegawai Harus Standby di Rumah

WFH ASN Bukan Work From Anywhere, Kemenag Tegaskan Pegawai Harus Standby di Rumah

News | Rabu, 01 April 2026 | 10:11 WIB

Indonesia Berduka Nama Personel UNIFIL yang Tewas Dibacakan Lantang di Depan Dewan Keamanan PBB

Indonesia Berduka Nama Personel UNIFIL yang Tewas Dibacakan Lantang di Depan Dewan Keamanan PBB

News | Rabu, 01 April 2026 | 09:50 WIB

Belajar dari Zebra Cross 'Pac-Man', Pemprov DKI Diminta Wadahi Kreativitas Warga di Fasilitas Publik

Belajar dari Zebra Cross 'Pac-Man', Pemprov DKI Diminta Wadahi Kreativitas Warga di Fasilitas Publik

News | Rabu, 01 April 2026 | 09:46 WIB

Perang Iran di Depan Mata? Ribuan Tentara AS Mendarat, Trump Minta Negara Arab 'Bayar' Perang

Perang Iran di Depan Mata? Ribuan Tentara AS Mendarat, Trump Minta Negara Arab 'Bayar' Perang

News | Rabu, 01 April 2026 | 09:40 WIB

DPR Minta Pemerintah Awasi Ketat ASN yang WFH Jumat: Harus Benar-benar Kerja!

DPR Minta Pemerintah Awasi Ketat ASN yang WFH Jumat: Harus Benar-benar Kerja!

News | Rabu, 01 April 2026 | 09:37 WIB

Waspada Kemarau Panjang 2026, DPR RI Minta Kemenhut Perkuat Koordinasi Cegah Karhutla

Waspada Kemarau Panjang 2026, DPR RI Minta Kemenhut Perkuat Koordinasi Cegah Karhutla

News | Rabu, 01 April 2026 | 09:25 WIB

Amerika Serikat Catut Dunia Tak Akui Iran Kuasai Selat Hormuz

Amerika Serikat Catut Dunia Tak Akui Iran Kuasai Selat Hormuz

News | Rabu, 01 April 2026 | 09:25 WIB