Suara.com - DPRD DKI Jakarta telah mengesahkan dana Rp 11 miliar dalam APBD 2019 untuk sosialisasi pemilihan presiden.
Namun, anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Bestari Barus memprediksi, proses sosialisasi Pilpres 2019 yang menghabiskan dana besar tersebut bakal berakhir buruk.
Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta itu mengatakan, Rp 11 miliar itu digunakan agar 18 ribu warga Jakarta menerima sosialisasi.
Menurut Bestari, target sosialisasi itu tidak tepat lantaran tidak menyentuh seluruh elemen masyarakat.
"Ya silakan saja 18 ribu (disetujui). Itulah yang akan menimbulkan catatan-catatan buruk di belakang hari, karena tidak berkeadilan, tak mewakili masyarakat keseluruhan," kata Bestari saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (7/9/2018).
Bestari menjelaskan, Pemprov DKI memunyai perwakilan hingga tingkat rukun tetangga. Seharusnya, target sosialisasi itu hanya 31 ribu ketua RT sehingga menekan biaya.
Karenanya ia menilai, keputusan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi yang langsung mengesahkan usulan anggaran itu tidak tepat.
Pasalnya, pihak Kesatuan Berbangsa dan Politik (Kesbangpol) selaku dinas yang mengusulkan kenaikan anggaran itu tidak mampu menjelaskan secara detail, siapa saja 18 ribu orang target sosialisasi.
Meskipun Prasetio telah mengetok palu dan mengesahkan usulan anggaran, Bestari tetap bersikeras menolaknya. Bestari berpendapat, uang rakyat harus digunakan secara efektif dan berkeadilan.
"Tidak jelas ini, tak ada persetujuan apa-apa. Saya menyatakan menolak. Fraksi saya (Nasdem) menolak," ungkap Bestari.
TERPOPULER
