Usut Dugaan Suap Hakim, KPK Periksa Wakil Ketua PN Medan sebagai Saksi

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan akan memeriksa Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Medan, Wahyu Prasetyo Wibowo pada Kamis (13/9/2018) hari ini. Wahyu merupakan hakim PN Medan yang memvonis sidang perkara penistaan agama dengan terdakwa Meiliana.

Wahyu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Tamin Sukardi terkait suap perkara penjualan aset tanah negara yang disidangkan PN Medan.

"Bersangkutan WW (Wahyu Wibowo) akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka TS (Tamin Sukardi)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, dikongirnasi Kamis (13/9/2018).

Sebelumnya, Wahyu sempat diamankan bersama 7 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Selasa (28/8/2018) lalu. Namun, Wahyu tak terbukti hingga akhirnya dilepaskan oleh KPK.

Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan tersangka lain yakni Hakim Merry Purba yang diduga menerima uang suap lantaran sebagai anggota majelis hakim dalam perkara Tamin Sukardi. Dalam putusan yang dibacakan pada 27 Agustus 2018, Tamin divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan penjara ditambah uang pengganti Rp 132 miliar.

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni 10 tahun penjara.

Hingga kemudian, KPK menggiring empat hakim PN Medan ke Jakarta usai OTT pada Selasa (28/8/2018). Keempat hakim itu adalah yakni Ketua Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara, Marsuddin Nainggolan dan Wakil Ketua PN Medan, Wahyu Prasetyo Wibowo, Hakim Ad Hoc Merry Purba dan Hakim PN Medan Sontan Merauke Sinaga.

Namun, dari hasil pemeriksaan, hanya Hakim Ad Hoc Merry Purba yang ditetapkan tersangka. Ia diduga menerima uang suap perkara penjualan tanah aset negara sebesar 280 ribu dolar Singapura. Merry kini juga sudah dilakukan penahanan selama 20 hari, di Rumah Tahanan KPK Jakarta Timur.

Merry disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, Tamin disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 (1) a atau Pasal 13 Indang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Podana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.