REGIONAL:
Suara.com - Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir menegaskan, kampus tidak boleh dijadikan tempat kegiatan politik praktis, terutama bagi calon presiden maupun calon wakil presiden peserta Pilpres 2019.
Kalau itu dilanggar, Nasir memastikan akan langsung memanggil rektor kampus yang mengizinkan capres dan cawapres datang.
"Tidak boleh kampus untuk dilakukan politisasi. Mana sekarang calon yang ke kampus? Saya larang. Panggil rektornya (kalau melanggar). Tidak boleh," ujar Nasir di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (10/10/2018).
Nasir menjelaskan, kalau alasannya sosialisasi pemilu tidak harus dihadiri oleh peserta Pilpres 2019. Sebab, sosialisasi itu bisa dilakukan KPU.
Pada Senin 8 Oktober, Jokowi menghadiri acara Dies Natalis Universitas Sumatera Utara (USU) ke-66 di Auditorium USU di Medan.
Terkait itu, Nasir menganggap kehadiran Jokowi bukan sebagai calon presiden petahana yang tengah kampanye.
"Pak Jokowi datang ke USU sebagai presiden. Jabatan presiden tidak bisa berhenti dalam satu hari. Nanti presiden berhenti satu hari, ada masalah negara ini," jelas dia.
Meski demikian, Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dilarang untuk menyambangi kampus di Indonesia saat masa kampanye. Termasuk kalau kehadirannya di kampus bukan sebagai capres melainkan Ketua Umum Partai Gerindra.
"Tidak boleh (kalau Prabowo) itu politik. Kalau presiden datang ke kampus itu hak presiden, tapi bukan sebagai calon presiden," kata dia.
TERPOPULER