REGIONAL:
Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta pejabat eselon I dan II di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk terus berinovasi. Jokowi tidak ingin mendengar lagi ada perguruan tinggi yang mengurus fakultas baru dipersulit dengan prosedur yang berbelit-belit.
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat menerima seluruh pejabat eselon I, eselon II, pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (PTN), dan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
"Jangan sampai saya dengar (ada) suara-suara ngurus fakultas baru sulit, ngurus prodi baru sulit, ngurus jurusan sulit. Ya kalau gaya-gaya lama, tradisi lama masih hidup terus-terus ya siapa yang bisa berubah," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (10/10/2018).
Jokowi meminta perizinan yang berbelit-belit dipangkas dan dihilangkan. Ia menegaskan, kalau pelayanan di Indonesia lambat akan semakin tertinggal dengan negara lain.
"Yang cepat pasti memenangkan. Itu sudah rumus. Yang namanya kementerian, negara, PT, sama saja. Tidak (ada perbedaan). Pangkas regulasi yang mempersulit. Bahkan menjebak dan menyibukkan kita," kata Jokowi.
Dalam pertemuan ini Kepala Negara juga mengaku sudah menyampaiakan pada Kementerian Keuangan untuk memangkas urusan laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
"Ini yang saya kejar terus. Tidak hanya di PT, SMA, SMK, SD, SMP, semuanya saya kejar terus. Jangan sampai SD, SMP, SMA tidak berada pada posisi kegiatan belajar mengajar, lembur terus tapi urusan SPJ," katanya.
"Saya nggak tahu di PT ini terjadi atau ndak, tapi akan saya lihat secara detail. Bahkan regulasi yang membuat takut dan tidak berani berinovasi itu pangkas, hilangkan sudahlah. Kalau perlu nggk usah pakai regulasi kalau saya," Jokowi menambahkan.
Menurut Jokowi, adanya prosedur seharusnya untuk memudahkan masyarakat. Bukan malah untuk menambah urusan masyarakat.
TERPOPULER
