Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan dana kelurahan yang kekinian sedang dibahas pemerintah dan DPR tidak akan sebesar dana desa. Dana kelurahan menurutnya hanya bersifat stimulan.
Tjahjo menjelaskan dana kelurahan berbeda dengan dana desa yang memiliki banyak indikator dalam menentukan formulanya, seperti berdasarkan jumlah penduduk dan angka kemisikinan. Dana kelurahan menurutnya lebih bersifat stimulus guna merangsang percepatan pemerataan dan kesejahteraan.
"Sifatnya stimulan, karena kelurahan sifatnya SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), sudah ada pos anggarannya sendiri," kata Tjahjo di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (22/10/2018).
Lebih lanjut, Tjahjo mengungkapkan kalau usulan dana kelurahan merupakan masukkan dari berbagai Wali Kota dan Bupati yang mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah pusat. Mengingat, menurutnya adanya tensi kalau di desa mendapatkan kucuran dana desa sedangkan di tingkat kelurahan tidak.
Untuk itu menurutnya, perlu juga memikirkan untuk mengalokasikan dana kelurahan. Terlebih menurutnya, di beberapa keluruhan juga masih terdapat masyarakat yang kekurangan.
"Sehingga perlu kita untuk menjaga tensi itu atau dari sisi harmoni antara pemerintah di daerah makanya perlu ada alokasi seperti itu," tuturnya.
Dana kelurahan dianggarkan sebesar Rp 3 triliun dan sedang dalam pembahasan antara Menteri Keuangan Sri Mulyani dan DPR. Angka Rp 3 triliun ini diambil dari Dana Desa yang awalnya dianggarkan Rp 73 Trilliun menjadi Rp 70 Trilliun.
Berkenaan dengan itu, Tjahjo menyampaikan kalau dana keluruhan tersebut dianggarkan untuk total 8.485 kelurahan di seluruh Indonesia. Terkait alokasinya, kata Tjahjo direncanakan akan melalui kepala daerah, yakni bupati atau wali kota.
Kendati begitu, Tjahjo belum dapat memastikan nominal dana di tiap kelurahan.
"Saya kira tiap kelurahan sama, disama-ratakan. Itu satu opsi ya," terangnya.
TERPOPULER
