Suara.com - Gempa bumi dan tsunami menjadi ancaman bencana alam di Indonesia, khususnya setelah terjadi kasus tsunami di Selat Sunda yang tidak didahului gempa.
Kasus tsunami Selat Sunda yang menghantam wilayah pesisir Lampung dan Banten akhir 2018 lalu, semakin menyadarkan bahwa bencana tersebut bisa kapan saja terjadi.
Tsunami di Selat Sunda pada Sabtu 22 Desember 2018, hanya empat hari lebih cepat dari kejadian serupa 14 tahun silam yang melanda Aceh.
Tsunami Aceh pada 26 Desember 2004 menjadi titik balik dari pembenahan sistem kesiapsiagaan bencana di Tanah Air, karena telah membuka mata kita bahwa bencana serupa sangat mungkin terulang kembali.
Sejak bencana yang menimbulkan korban jiwa lebih dari 200 ribu orang di Aceh dan negara-negara di kawasan Samudera Hindia itu, pemerintah mulai membentuk Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS).
InaTEWS merupakan proyek nasional yang melibatkan berbagai institusi dalam negeri di bawah koordinasi Kementerian Negara Riset dan Teknologi yang diluncurkan pada November 2008 oleh Presiden RI saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono.
Seiring waktu, InaTEWS berkembang dan manfaatnya sebagai peringatan dini tsunami bukan hanya dirasakan oleh masyarakat Indonesia tapi juga masyarakat internasional yang berada di kawasan ASEAN, di sekitar Samudera Hindia maupun Pasifik Baratdaya dan Laut China Selatan.
Namun berbagai permasalahan juga timbul mulai dari alat yang rusak, pemeliharaan alat dan sebagainya.
Dikutip dari tulisan salah seorang staf Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Gian Ginanjar di media sosial Facebook yang telah berkecimpung sejak awal terbentuknya InaTEWS, ia menyebutkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi seperti tidak berfungsinya buoy yang dioperasikan BPPT, beberapa seismograph yang mati, dan lain-lain, sampai pada akhirnya dibubarkannya Menkokesra tahun 2014.
Tulisan tersebut tentu memperkuat pernyataan-pernyataan sebelumnya bahwa banyak buoy yang rusak sejak 2012 yang diakibatkan banyak hal mulai dari vandalisme, pencurian, hingga masalah pemeliharaan
Belum Ada Alatnya Tsunami Selat Sunda sempat menimbulkan tanya dan perdebatan, karena tsunami terjadi tanpa adanya peringatan dini.
BMKG selaku penyedia peringatan dini dalam Sistem Peringatan Dini Tsunami juga "dibully" terutama di media sosial karena dianggap tidak menyampaikan informasi dengan benar.
Saat tsunami melanda wilayah pesisir Banten dan Lampung, awalnya BMKG mengeluarkan pernyataan bahwa hanya terjadi gelombang tinggi akibat cuaca ekstrem.
Namun baru diketahui kejadian Sabtu malam tersebut menimbulkan banyak korban jiwa akibat sapuan gelombang yang mencapai daratan hingga merusak bangunan dan apapun yang dilintasinya.
Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Rahmat Triyono mengatakan tsunami di Selat Sunda tersebut terjadi secara tiba-tiba tanpa didahului gempa bumi.
