Harga Tiket Pesawat Mahal, Luhut: Maskapai Nggak Bebas Merdeka

Pebriansyah Ariefana, Walda Marison

Senin, 14 Januari 2019 | 15:33 WIB
Harga Tiket Pesawat Mahal, Luhut: Maskapai Nggak Bebas Merdeka
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di Istana Kepresidenan, Kamis (22/11/2018). (Suara.com/Dwi Bowo Raharjo)

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Maritiman Luhut Binsar Panjaitan menanggapi keresahan masyarakat soal harga tiket pesawat mahal. Luhut minta maskapai penerbangan jangan seenaknya.

Maskapai diketahui mematok harga terlampau tinggi. Luhut menegaskan tiap maskapai harus turut dengan peraturan pemerintah terkait harga tiket pesawat mahal.

Hal itu dikatakan Luhut saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritiman, Jalan MH. Thamrin, Senin (14/1/2019).

"Harga tiket kan pemerintah sudah banyak aturannya. Nurut lah. Jangan semau maunya maskapai," ujarnya.

Menurut dia aturan pemerintah sudah jelas terkait pengaturan tarif atas dan tarif bawah tiket pesawat terbang. Jika harga di luar dari apa yang telah diatur, masyarakat akan terkena langsung dampaknya.

"Nggak bebas merdeka. Harus nurut, Kita nggak mungkin bikin aturan yang merugikan. Perusahaan harus efisien," jelasnya.

Sebelumnya, dalam beberapa hari terakhir, sebagian masyarakat mengeluhkan mahalnya harga tiket pesawat . Padahal musim angkutan Natal dan Tahun Baru 2019 telah usai. Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla justru menyalahkan dolar AS sebagai biang keroknya.

“Mestinya begini, tarif itu memang dinikmati konsumen. Tapi kita juga mengetahui mereka itu membayar dengan dolar beli pesawat dengan dolar, membeli avtur dengan dolar tapi tarifnya rupiah," kata JK dalam Seminar dan Dialog Nasional Kesiapan Tenaga Kerja Indonesia di Jakarta, Senin (14/1/2019).

JK mengungkapkan, maskapai menggunakan dolar AS untuk biaya operasional seperti pembayaran pesawat dan pembelian avtur. Sementara, tarif yang dikenakan kepada konsumen menggunakan mata uang rupiah.

baca juga

"Maka, mau tidak mau harus ada penyesuaian-penyesuaian secara bertahap," ujarnya.

Menurut JK, kenaikan tarif tersebut sulit untuk dihindari oleh para maskapai penerbangan. Pasalnya, penyesuaian tarif diperlukan agar kondisi keuangan maskapai tetap terjaga.

JK mengatakan, maskapai mengalami kerugian terus menerus dan bangkrut karena tarif tiket pesawat.

"Kita harus hati-hati juga dengan mempertimbangkan dua unsur itu. Unsur konsumen, dan unsur perusahaan," katanya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Tiket Pesawat Mahal Ditambah Bagasi Bayar, YLKI : Tindakan Semena-mena

Tiket Pesawat Mahal Ditambah Bagasi Bayar, YLKI : Tindakan Semena-mena

Bisnis | Minggu, 13 Januari 2019 | 13:47 WIB

Panggil Petinggi Maskapai, Menhub Janji Masalah Tiket Mahal Cepat Selesai

Panggil Petinggi Maskapai, Menhub Janji Masalah Tiket Mahal Cepat Selesai

Bisnis | Minggu, 13 Januari 2019 | 11:35 WIB

Ada Pengaruh Elite Politik dalam Pusaran Bisnis Tambang Batubara

Ada Pengaruh Elite Politik dalam Pusaran Bisnis Tambang Batubara

Bisnis | Senin, 17 Desember 2018 | 13:46 WIB

Luhut soal Penembakan Trans Papua: Jika Ada Tentara, Mestinya Tak Masalah

Luhut soal Penembakan Trans Papua: Jika Ada Tentara, Mestinya Tak Masalah

News | Selasa, 04 Desember 2018 | 15:44 WIB

Merpati Airlines Tak Jadi Pailit, Siap-siap Mengudara Lagi

Merpati Airlines Tak Jadi Pailit, Siap-siap Mengudara Lagi

Bisnis | Rabu, 14 November 2018 | 15:37 WIB

Terkini

Kasus Penyekapan di Bandung, Komnas Perempuan Sebut Ada Kekerasan Berbasis Gender yang Ekstrem

Kasus Penyekapan di Bandung, Komnas Perempuan Sebut Ada Kekerasan Berbasis Gender yang Ekstrem

News | Selasa, 23 Juni 2026 | 16:16 WIB

Ketua BEM FH UBK Akui Terima Uang untuk Geser Aksi dari Istana

Ketua BEM FH UBK Akui Terima Uang untuk Geser Aksi dari Istana

News | Selasa, 23 Juni 2026 | 16:01 WIB

Program Imunisasi Nasional Kekurangan Dana Rp 1 Triliun Akibat Pemotongan Anggaran

Program Imunisasi Nasional Kekurangan Dana Rp 1 Triliun Akibat Pemotongan Anggaran

News | Selasa, 23 Juni 2026 | 15:58 WIB

Dasco Soal Said Iqbal Jadi Penasihat Prabowo: Bukan Lemahkan KSPI, Justru Tambah Keras ke Pemerintah

Dasco Soal Said Iqbal Jadi Penasihat Prabowo: Bukan Lemahkan KSPI, Justru Tambah Keras ke Pemerintah

News | Selasa, 23 Juni 2026 | 15:49 WIB

Buntut Konflik dengan Ruben Onsu, Sarwendah Datangi Komnas Perempuan dan Buka Suara

Buntut Konflik dengan Ruben Onsu, Sarwendah Datangi Komnas Perempuan dan Buka Suara

News | Selasa, 23 Juni 2026 | 15:39 WIB

PSI Lempar Isu Prabowo-Gibran 2 Periode, PDIP Beri Sindiran Pedas: Emang Pak Prabowo Mau?

PSI Lempar Isu Prabowo-Gibran 2 Periode, PDIP Beri Sindiran Pedas: Emang Pak Prabowo Mau?

News | Selasa, 23 Juni 2026 | 15:19 WIB

Ini Biadab! Kutuk Penyekapan Perempuan di Bandung, DPR Bakal Panggil Menteri PPPA ke Senayan

Ini Biadab! Kutuk Penyekapan Perempuan di Bandung, DPR Bakal Panggil Menteri PPPA ke Senayan

News | Selasa, 23 Juni 2026 | 15:13 WIB

30 Kali Wajib Lapor Jadi Kunci Roy Suryo dan dr Tifa Lolos dari Sel Tahanan Jaksa!

30 Kali Wajib Lapor Jadi Kunci Roy Suryo dan dr Tifa Lolos dari Sel Tahanan Jaksa!

News | Selasa, 23 Juni 2026 | 15:11 WIB

Nadiem Makarim Akui Tak Yakin dengan Chromebook saat Meeting dengan Google

Nadiem Makarim Akui Tak Yakin dengan Chromebook saat Meeting dengan Google

News | Selasa, 23 Juni 2026 | 15:09 WIB

Pemerintah Usulkan RUU Pusat Finansial Internasional Masuk ke Prolegnas DPR

Pemerintah Usulkan RUU Pusat Finansial Internasional Masuk ke Prolegnas DPR

News | Selasa, 23 Juni 2026 | 15:05 WIB