Suara.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut eks anggota DPR Komisi XI DPR RI, Fraksi Demokrat Amin Santono dihukum penjara 10 tahun dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan penjara terkait kasus suap Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2018.
"Meminta majelis hakim untuk menjatuhkan pidana selama 10 tahun penjara serta denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan," kata Jaksa KPK, Nur Haris di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).
Jaksa menyebut Amin terbukti menerima uang suap sebesar Rp 3,3 miliar dari Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah Taufik Rahman dan Direktur CV Iwan Binangkit Ahmad Ghiast.
Menurutnya, uang sogokan tersebut diberikan agar Amin bisa mengupayakan Kabupaten Sumedang mendapatkan alokasi tambahan DAK. Selanjutnya, Amin Santono juga diminta Jaksa KPK membayar sejumlah uang pengganti sebesar Rp 2.9 miliar selambatnya 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum.
"Jika dalam waktu tersebut terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti," ujar Nur Haris
Selain itu, JPU KPK juga meminta majelis hakim mencabut hak politik Amin Santono selama lima tahun. Jaksa meminta majelis hakim mencabut hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun. "Pencabutan hak untuk dipilih setelah terdakwa menjalani pidana pokok," ujarnya.
Dalam kasus ini, Amin terbukti melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP.
TERPOPULER
