Suara.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin, menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menentukan moderator di debat kedua Pilpres 2019.
Wakil Ketua TKN Jokowi - Ma'ruf, Arsul Sani menilai KPU tidak perlu meminta persetujuan dari kedua tim kampanye pasangan calon di Pilpres 2019. Arsul mengatakan yang terpenting bagi KPU adalah bisa memastikan moderator yang dipilih nantinya tidak terafiliasi dengan salah satu paslon.
"Sudahlah enggak usah pake disepakat-disepakati, kita serahkan, kita uji saja pokoknya KPU benar-benar milih orang imparsial atau tidak. Itu, makanya, kita ingat kan KPU itu, lihatlah rekam jejaknya," kata Arsul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, (22/1/2019).
Politikus PPP ini meminta KPU tidak hanya sekedar melihat dari latar belakang secara fisik, namun juga melihat rekam jejaknya.
"Nah, rekam jejak itu tidak hanya dalam bentuk misalnya fisik. Tapi kolaborasi psikis pikiran intelektual itu juga harus dilihat," ujarnya.
Selain itu Asrul mengaku tak menyoal terkait usulan Badan Pemenangan Nasional Prabowo - Sandiaga Uno yang menginginkan KPU memilih moderator dari kalangan akademisi. Menurut Arsul apapun latarbelakang profesinya yang terpenting ialah rekam jejak dari orang tersebut.
"Enggak masalah, tetapi intinya bukan soal dia akademisi atau praktisi. Tapi rekam jejaknya itu. Kalau soal akademisi, yang miring-miring kan juga banyak, itu loh," pungkasnya.
Sebelumnya, anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo - Sandiaga Uno, Fadli Zon mengatakan KPU sebaiknya tidak melulu memilih moderator debat dari kalangan presenter. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengusulkan KPU bisa memilih moderator debat dari kalangan akademisi.
"Menurut saya harus serahkan pada kaum intelektual, universitas, perguruan tinggi, cari dari mereka. Karena mereka menurut saya jauh lebih objektif dan tidak terlibat di dalam politik," kata Fadli.
Baca Juga: Milenial Indonesia Kumpul di Indonesia Millennial Summit 2019
