Terjerat Suap Triliunan Rupiah, Bupati Kotim Diminta Mundur dari PDIP

Suara.com - Anggota DPR RI Komisi VII Erwin Muslimin Singajuru meminta Bupati Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Supian Hadi yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait dugaan suap Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk mengundurkan diri sebagai kader PDI Perjuangan.

"Kalau ada kebijakan lain dipecat itu jelas concern-nya begitu mendukung penegakan hukum yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi," kata Erwin di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Sabtu (2/2/2019).

Erwin yang juga merupakan kader PDI Perjuangan menegaskan bagaimana sikap Ketua Umum Megawati Soekarno Puteri yang selalu menyampaikan dalam pidatonya bila kadernya terlibat korupsi dengan sesuai ketetapan hukum harus diproses.

"Saya kira semua yang Ibu Ketua Umum itu sudah jelas tegas dalam setiap kesempatan maupun pidato politiknya, ada kader yang melakukan itu (terlibat korupsi) harus dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sah," ucap Erwin.

Meski begitu, Erwin belum mengetahui terkait status Supian Hadi terkini, apakah sudah dilakukan pemecatan oleh partai atau tidak. Menurutnya, mekanisme PDI Perjuangan dalam pemecatan kader yang terlibat korupsi yakni apabila sudah berkekuatan hukum tetap.

"Pasti nanti alasannya kalau nggak mundur karena belum ingkrah baru tersangka, atau ditangkap OTT bisa dibuktikan di pengadilan, tunggu proses pengadilan, kan kayak gitu, semuanya jadi saya cuma melihat fakta itu saja," imbuh Erwin.

Untuk diketahui, diduga kerugian negara yang dilakukan Supian tersebut dalam memuluskan Izin Usaha Pertambangan (IUP) terhadap tiga perusahaan swasta mencapai Rp 5.8 triliun dan 711 ribu dollar AS yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan hutan.

Selain itu, Supian juga mendapatkan hadiah dari tiga perusahaan yakni PT. Fajar Mentaya Abadi (PT. FMA), PT. Billy Indonesia (PT. BI) dan PT. Aries Iron Maining (PT. AIM) pada periode 2010-2015, yakni mendapatkan barang mewah seperti mobil Toyota Land Cruiser senilai Rp 710 juta dan mobil Hummer H3 senilai Rp 1.35 miliar.

"Itu juga ada uang sebesar Rp 500 juta yang diduga diterima melalui pihak lain," kata Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarief di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (1/2/2019).