Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memeriksa Budi Arman selaku staf keuangan PT Waskita Karya (Persero) tbk. Pemeriksaan ini terkait dugaan kasus proyek fiktif yang dilakukan empat perusahaan sub kontraktor yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya.
Budi rencana diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya, Yuly Ariandi Siregar (YAS).
"Kapasitas Budi kami periksa sebagai saksi untuk tersangka YAS (Yuly Ariandi Siregar)," kata Juru Bicara KPK di Jakarta, Kamis (14/2/2019).
Selain Budi, penyidik KPK juga memanggil Oktavianus yang merupakan Kepala Seksi Personel Keuangan Proyek Bendungan Jati Gede, Eka Desniati selaku Staf keuangan proyek kali Pesanggarahan PT Waskita Karya, dan Mantan Kepala Bagian Keuangan Divisi III PT Waslita Karya, Haris Gunawan.
Lalu ada juga dari pihak swasta yakni Denny Alvarino selaku Direktur Keuangan PT Dipantara Inovasu Teknologi. Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Yuly Ariandi Siregar.
Sebelumnya, KPK menetapkan dua mantan petinggi PT Waskita Karya sebagai tersangka dalam kasus proyek fiktif. Dua tersangka itu adalah mantan Kepala Divisi II PT Waskita Karya Fathor Rachman dan mantan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya Yuly Ariandi Siregar.
Fathor dan Yuly diduga menunjuk beberapa perusahaan subkontraktor untuk melakukan pekerjaan fiktif pada sejumlah proyek konstruksi yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya.
"Sebagian dari pekerjaan tersebut diduga telah dikerjakan oleh perusahaan lain, namun tetap dibuat seolah-olah akan dikerjakan oleh empat perusahaan subkontraktor yang teridentifikasi sampai saat ini," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo.
Diduga empat perusahaan tersebut tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Atas subkontrak pekerjaan fiktif itu, PT Waskita Karya selanjutnya melakukan pembayaran kepada perusahaan subkontraktor tersebut.
Namun, selanjutnya, perusahaan-perusahaan subkontraktor tersebut menyerahkan kembali uang pembayaran dari PT Waskita Karya kepada sejumlah pihak termasuk yang kemudian diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Fathor Rachman dan Yuly Ariandi Siregar.
Atas kasus tersebut, diduga kerugian negara dari hitungan sementara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mencapai Rp 186 miliar.
TERPOPULER
