Suara.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengklaim lahirnya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur dana desa dimotori oleh capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. Fahri menyebut, dalam proses pengesahan peraturan itu, sosok Joko Widodo (Jokowi) sama sekali tidak hadir.
Melalui akun Twitter @fahrihamzah, Fahri membantah pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang menyebut dana desa lahir karena Jokowi.
"Jadi, dalam kaitan dana desa itu Pak Prabowo mendukung lahirnya UU Desa melalui Fraksi Gerindra di DPR. Pak Jokowi tidak terlibat sama sekali. Pak SBY memulai alokasi Rp 9 triliun dalam APBN 2015 dan didukung Pak Prabowo melalui Fraksi Gerindra, Pak Jokowi belum terpilih," kata Fahri melalui akun Twitter pribadinya seperti dikutip Suara.com, Kamis (21/2/2019).
Fahri menjelaskan, saat masa kepemimpinan SBY mewariskan anggaran yang begitu besar. Anggaran besar itu pun dimanfaatkan oleh Jokowi untuk menambah alokasi anggaran dana desa dari Rp 9 triliun menjadi Rp 20,7 triliun.
Menurut Fahri, saat kampanye 2014 Prabowo pernah berjanji untuk memberikan Rp 1 miliar untuk satu desa. Sehingga jika saat itu Prabowo terpilih, maka APBN 2015 untuk dana desa bukan hanya Rp 20,7 triiun melainkan mencapai Rp 80 triliun, sejumlah dengan jumlah desa di Indonesia.
"Sejak awal, sebelum Pak Jokowi masuk Jakarta, Pak Prabowo adalah motor lahirnya UU Desa nomor 6/2014. Bahkan dalam kampanye Pilpres 2014 Pak Prabowo berjanji #SatuMiliar#SatuDesa. Sehingga kalau terpilih mungkin APBN 2015 bukan Rp 20,7 triliun tapi sekitar Rp 80 triliun, sejumlah desa," ungkap Fahri.
Sebelumnya Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan alokasi yang diberikan pemerintah untuk dana desa terus mengalami peningkatan setiap tahunnya karena peran Presiden Jokowi. Hal itu disampaikan Tjahjo di acara rakornas ribuan kepala desa dan badan permusyawaratan desa, beberapa waktu lalu.
"Ingat ya, anggaran dana desa itu karena ada Presiden Pak Joko Widodo. Terima kasih," kata Tjahjo.
TERPOPULER
