Ketua PBNU: 20 Ribu Santri Doakan Jokowi, Ini Bukan Kampanye

Suara.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siraj menyebut 20 ribu warga hadir di acara Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) mendoakan agar Presiden Joko Widodo bisa terpilih kembali di Pilpres 2019. Namun, dia mengklaim doa yang dipanjatkan untuk Jokowi yang juga ikut menghadir di acara itu bukan bermuatan kampanye.

"Yang hadir lebih dari 20 ribu mendoakan (Jokowi). Bukan kampanye. Mudah-mudahan pak Jokowi dapat kepercayaan dari Allah dan dari rakyat. Ketua PBNU enggak boleh kampanye," ujar Said saat memberikan sambutan di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Kota Banjar, Jawa Barat, Rabu (27/2/2019).

Dalam sambutannya, Said Aqil juga berharap konstestasi di Pilpres tahun ini tidak dijadikan sebagai ajang untuk merebut kekuasaan, melainkan momentum penegakkan kedaulatan rakyat.

"Oleh karenanya pilpres tak boleh berhenti dalan ajang suksesi kekuasaan namun momentum penegakan kedaulatan rakyat," kata dia.

Dia menjelaskan Munas Alim Ulama dan Konbes NU mengambil tema memperkuat ukhuwah wathaniyah untuk kedaulatan rakyat. Pemilihan tema kata Said, dilandasi situasi jelang pelaksanaan pesta demokrasi yakni pemilu untuk presiden dan wapres serta wakil rakyat.

"NU perlu ingatkan bahwa sebagai investasi masyarakat, hasil pemilu harus bisa menjunjung kedaulatan rakyat dan sensi pemerintahan. Mandat sejati kekuasaan adalah kemaslahatan rakyat kesejahteraan bagi rakyat. Kaidah fiqiyah katakan bahwa kemaslahatan rakyat harus menjadi dasar kebijakan pemerintah," ujar Said.

Said menjelaskan Munas Alim Ulama dan Konbes NU juga akan membahas sejumlah masalah penting, di antaranya permasalahan sampah plastik, konsep Islam nusantara, hingga politisasi agama. Adapun Acara Munas Alim Ulama dan Konbes NU akan digelar selama tiga hari, mulai hari ini sampai Jumat 1 Maret 2018.

"Konbes di Banjar akan bahas masalah penting. Mencakup bahaya sampah plastik. Indonesia juara kedua setelah Cina, problem plastik. Niaga perkapalan, masalah kewarganegaraan. Konsep Islam Nusantara dan politisasi agama. RUU antimonopoli agar kezaliman ekonomi harus diselesaikan. Apalagi di era globalisasi. Pasar bebas mengandung kezaliman semua diberi kebebasan," kata dia.

Lebih lanjut, Said menuturkan NU didirikan dengan dua mandat besar, yakni peran tanggung jawab keagamaan dan tanggung jawab kebangsaan.

"Masalah kebangsaan yang dimungkinkan kapasitas NU selalu bantu program pemerintah yang tingkatkan kesejahteraan. NKRI adalah kesepakatan final. Siapa saja yang berniat gerogoti NKRI akan berhadapan dengan NU. Maka kita harus tegas. Yang anti pancasila yang gerogoti NKRI, usir!," tandasnya.