Protes Pemilu Ulang, KPU Belum Bisa Tentukan Nasib Ratusan WNI di Sydney

Agung Sandy Lesmana, Muhammad Yasir

Senin, 15 April 2019 | 16:39 WIB
Protes Pemilu Ulang, KPU Belum Bisa Tentukan Nasib Ratusan WNI di Sydney
Ketua Bawaslu Abhan dan Ketua KPU Arief Budiman. (Suara.com/M Yasir)

Suara.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman mengaku belum bisa memutuskan ada atau tidaknya pemungutan suara ulang di Sydney, Australia. Alasannya, KPU hingga kini masih menyelidiki masalah yang memicu protes ratusan Warga Negara Indonesia agar dilakukan pemilu uang.

Menurutnya, sejauh ini, KPU masih berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Sydney dan Bawaslu RI untuk memastikan apakah ada pelanggaran yang terjadi sehingga ratusan WNI di Sydney tidak bisa mencoblos.

"Apakah ada ketentuan yang melanggar, kalau tidak ada maka ada pasal yang mengatur, apakah ada pemilu susulan atau apa? Itu yang harus dicek dulu dan direspons bagaimana," tutur Arief usai menggelar Rapat Koordinasi Kesiapan Akhir Pengamanan Tahapan Pemungutan Surat Pemilu 2019 di Gedung Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2019).

Penampakan WNI di Sidney, Australia yang memprotes pemungutan suara ulang. (www.changer.org)
Penampakan WNI di Sydney, Australia yang memprotes pemungutan suara ulang. (www.changer.org)

Meski demikian, Arief mengklaim telah melengkapi ketersediaan logistik di sejumlah TPS di Sydney. Arief memastikan KPU akan secepatnya memutuskan ada atau tidaknya pemungutan suara ulang.

"Kita akan meminta laporan secepatnya dan diputuskan seperti apa menindak lanjutnya," ucapnya.

Sebelumnya, ratusan warga Indonesia yang menetap di Sydney, Australia menuntut pemungutan suara Pemilu 2019 secara ulang. Permintaan itu disampaikan melalui sebuah petisi di laman www.change.org pada Minggu (14/3/2019) kemarin.

Alasan pemungutan suara diminta ulang, karena WNI yang memiliki hak suara itu tak diperbolehkan untuk menggunakan hak suaranya di tempat pemungutan suara (TPS) di beberepa tempat di Sydney pada Sabtu, waktu setempat.

Pihak yang menginiasi petisi ini adalah sebuah akun bernama The Rock. Sejak petisi ini dibuat, sudah ada 7.195 orang yang telah menandatangani petisi untuk meminta pemili ulang di Sydney. Petisi ini juga diteruskan kepada beberapa pihak, yakni Presiden Joko Widodo, KPU dan Bawaslu.

baca juga
Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

KPU Telisik Kecurangan Pencoblosan di Sydney, Pertimbangkan Pemilu Ulang

KPU Telisik Kecurangan Pencoblosan di Sydney, Pertimbangkan Pemilu Ulang

News | Senin, 15 April 2019 | 16:30 WIB

Gelar Patroli Siber, Bawaslu Temukan Banyak Pelanggaran Pemilu di Medsos

Gelar Patroli Siber, Bawaslu Temukan Banyak Pelanggaran Pemilu di Medsos

News | Senin, 15 April 2019 | 15:07 WIB

Bawaslu: 315 TPS di NTB Terindikasi Rawan Kecurangan

Bawaslu: 315 TPS di NTB Terindikasi Rawan Kecurangan

News | Senin, 15 April 2019 | 15:02 WIB

Kasus Surat Suara Jokowi Tercoblos Masih Gelap, Bawaslu Temui PDRM

Kasus Surat Suara Jokowi Tercoblos Masih Gelap, Bawaslu Temui PDRM

News | Senin, 15 April 2019 | 14:45 WIB

Tak Bisa Nyoblos, Ratusan WNI di Sydney Protes Pemilu Ulang

Tak Bisa Nyoblos, Ratusan WNI di Sydney Protes Pemilu Ulang

News | Minggu, 14 April 2019 | 17:54 WIB

Terkini

Modus Iming-iming Kerja, Komnas Perempuan Kecam Dugaan Pemerkosaan oleh Bupati Kupang di Rumah Dinas

Modus Iming-iming Kerja, Komnas Perempuan Kecam Dugaan Pemerkosaan oleh Bupati Kupang di Rumah Dinas

News | Senin, 16 November 2026 | 17:03 WIB

Setoran Pajak Kurang Rp514 Triliun, Menkeu Memelas ke Rakyat yang Terjepit

Setoran Pajak Kurang Rp514 Triliun, Menkeu Memelas ke Rakyat yang Terjepit

Bisnis | Senin, 16 November 2026 | 16:58 WIB

Buruh Usul Pekerja Gaji Rp4,5-Rp7,5 Juta Tidak Dipungut PPh

Buruh Usul Pekerja Gaji Rp4,5-Rp7,5 Juta Tidak Dipungut PPh

Bisnis | Senin, 16 November 2026 | 16:55 WIB

Rakor Antisipasi Bencana Hidrometrologi 2026, Pemerintah akan Modifikasi Cuaca di Sumatera

Rakor Antisipasi Bencana Hidrometrologi 2026, Pemerintah akan Modifikasi Cuaca di Sumatera

Sumut | Senin, 16 November 2026 | 16:55 WIB

Kemenkum Blokir Akses Kepengurusan Futsal sampai Ada Kejelasan dari PSSI

Kemenkum Blokir Akses Kepengurusan Futsal sampai Ada Kejelasan dari PSSI

Bola | Senin, 16 November 2026 | 16:47 WIB

Sekolah Rakyat Akan Dibangun di Dalam Kampus UI

Sekolah Rakyat Akan Dibangun di Dalam Kampus UI

News | Senin, 16 November 2026 | 16:46 WIB

Hari Pahlawan, Wakil Penasihat DWP Kemensos Ajak Murid SRT 1 Rembang Ziarah Makam RA Kartini

Hari Pahlawan, Wakil Penasihat DWP Kemensos Ajak Murid SRT 1 Rembang Ziarah Makam RA Kartini

News | Senin, 16 November 2026 | 16:42 WIB

Paradise Lost: Saat Batas Antara Dunia Nyata dan Dunia Maya Mulai Kabur!

Paradise Lost: Saat Batas Antara Dunia Nyata dan Dunia Maya Mulai Kabur!

Your Say | Senin, 16 November 2026 | 16:40 WIB

Bareskrim Telusuri Dugaan TPPU BBM Subsidi di Sulsel, Potensi Kerugian Negara Capai Rp67,9 Miliar

Bareskrim Telusuri Dugaan TPPU BBM Subsidi di Sulsel, Potensi Kerugian Negara Capai Rp67,9 Miliar

News | Senin, 16 November 2026 | 16:39 WIB

HP 4 Jutaan Berlayar AMOLED Terbaik, Layak Beli di Akhir Tahun 2026

HP 4 Jutaan Berlayar AMOLED Terbaik, Layak Beli di Akhir Tahun 2026

Tekno | Senin, 16 November 2026 | 16:38 WIB

×