Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mengkritik Badan Pengawas Pemilu, yang menjaring orang-orang terkait partainya dalam operasi tangkap tangan karena diduga melakukan praktik politik uang jelang hari pemungutan suara Pemilu dan Pilpres 2019.
Fadli mengatakan, uang yang disita Bawaslu itu adalah bantuan logistik dan transportasi untuk para saksi partainya maupun Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.
Ia mengatakan, dana tersebut disediakan khusus dan resmi agar membantu para saksi mengawal proses pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS).
"Jadi itu bukan politik uang. Mereka itu membawa surat-surat resmi, surat mandat untuk bantuan saksi yang dananya berasal dari masyarakat," kata Fadli di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (16/4/2019)
Wakil Ketua DPR RI itu meminta pihak berwajib untuk tidak langsung memutuskan secara sepihak, bahwa hal tersebut adalah uang serangan fajar untuk mempengaruhi orang memilih Prabowo – Sandiaga.
"Kami imbau kepada pihak kepolisian untuk tidak gegabah melakukan operasi yang bisa mencederai proses demokrasi kita, jangan ganggu proses demokrasi ini karena ini sangat membahayakan bagi kita," jelasnya.
Sebelumnya, Bawaslu melalui Panwaslu di seluruh Indonesia menggelar patroli politik uang pada masa tenang pemilu. Hasilnya, sebanyak 25 pelaku terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT).
"Total terdapat 25 kasus di 25 kabupaten/kota yang tertangkap tangan hingga Selasa (16/4/2019). Kasus-kasus tersebut tersebar di 13 provinsi di seluruh Indonesia," tutur Afif saat jumpa pers di Kantor Bawaslu RI, Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019).
Salah satu kasus OTT serangan fajar ini diungkapkan oleh Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Budhi Herdi Susianto yang menyita sekitar 80 amplop saat meringkus Carles Lubis di dekat Posko Kemenangan Caleg dari Partai Gerindra M Taufik di wilayah Warakas, Jakarta Utara.
Baca Juga: Oppo F11 Edisi Khusus Sambut Pemutaran Film Avengers: Endgame
